Sekjen KKP Antam Novambar Penuhi Panggilan KPK

Rabu , 17 Maret 2021 | 10:45
Sekjen KKP Antam Novambar Penuhi Panggilan KPK
Sumber Foto Detik.com/ Farih Maulana Sidik
Sekjen KKP Antam Novambar di Gedung KPK Jakarta.

JAKARTA - Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar memenuhi panggilan KPK pagi ini. Antam dipanggil KPK untuk diklarifikasi soal perintah Edhy Prabowo terkait penyerahan uang dari para eksportir benih lobster atau benur senilai Rp 52,3 miliar untuk bank garansi yang telah disita KPK.

Sekitar pukul 09.55 WIB, Antam Novambar tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Dia yang mengenakan baju batik terlihat membawa sejumlah berkas."Sebagai saksi saya," kata Antam saat dikonfirmasi terkait kedatangannya ke KPK.

Dia masih enggan menjelaskan lebih jauh terkait agenda pemeriksaannya tersebut. Namun dia memastikan kedatangannya ke KPK untuk diperiksa terkait bank garansi."Tentang itu (bank garansi), nanti saya sampaikan. Nanti saya jawab supaya keliru," ucapnya seperti dilansir detik.com.

Seperti diketahui, KPK menyita uang tunai Rp 52,3 miliar yang diduga berasal dari para eksportir terkait perkara dugaan suap dalam perizinan ekspor benih lobster (benur). KPK menyebut uang itu merupakan jaminan dari para eksportir meskipun aturannya disebut KPK tidak ada.

Ali Fikri menceritakan tentang asal mula uang itu. Ali menduga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo awalnya memerintahkan Sekjen KKP Antam Novambar membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan bank atau bank garansi dari para eksportir.

"Tersangka EP (Edhy Prabowo) sebelumnya diduga memerintahkan Sekjen KKP agar membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan bank atau Bank Garansi dari para eksportir dimaksud kepada Kepala BKIPM atau Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan," ucap Ali kepada wartawan, Senin (15/3/2021).

Ia mengatakan ada dugaan bila perihal bank garansi itu tidak ada aturannya. Hal ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik KPK.

"Selanjutnya Kepala BKIPM memerintahkan Kepala Kantor Balai Karantina Besar Jakarta I Soekarno Hatta untuk menerima Bank Garansi tersebut. Aturan penyerahan jaminan bank dari para eksportir sebagai bentuk komitmen dari pelaksanaan ekspor benih bening lobster tersebut diduga tidak pernah ada," kata Ali.

Antam sendiri telah angkat bicara terkait dugaan Edhy Prabowo memerintahkan dirinya untuk membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan bank atau bank garansi dari para eksportir benih lobster atau benur. "Saya hanya akan jawab ke penyidik," kata Antam, Senin (15/3/2021).

Dalam kasus dugaan suap ekspor benih lobster, total ada tujuh tersangka yang ditetapkan KPK, termasuk Edhy Prabowo. Enam orang lainnya adalah Safri sebagai mantan staf khusus Edhy Prabowo, Andreau Pribadi Misanta sebagai mantan staf khusus Edhy Prabowo, Siswadi sebagai pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK), Ainul Faqih sebagai staf istri Edhy Prabowo, Amiril Mukminin sebagai sekretaris pribadi Edhy Prabowo, serta seorang bernama Suharjito sebagai Direktur PT DPP.

Dari keseluruhan nama itu, hanya Suharjito yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap, sisanya disebut KPK sebagai penerima suap.

Secara singkat, PT DPP merupakan calon eksportir benur yang diduga memberikan uang kepada Edhy Prabowo melalui sejumlah pihak, termasuk dua stafsusnya. Dalam urusan ekspor benur ini, Edhy Prabowo diduga mengatur agar semua eksportir melewati PT ACK sebagai forwarder dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor.

Dari nama-nama tersangka di atas, Suharjito tengah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dia didakwa memberi suap ke Edhy Prabowo sebesar Rp 2,1 miliar terkait kasus ekspor benur.(*)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load