Cabut dari KPK, Febri Diansyah Bakal Bikin Kantor Hukum

Jumat , 30 Oktober 2020 | 11:13
Cabut dari KPK, Febri Diansyah Bakal Bikin Kantor Hukum
Sumber Foto dok/ist
Donal Fariz dan Febri Diansyah.

JAKARTA - Febri Diansyah kembali muncul ke publik. Mantan juru bicara KPK itu ternyata reuni dengan kawan lamanya di Indonesia Corruption Watch (ICW) yaitu Donal Fariz.

"Dalam beberapa hari ini, setelah pamit dari KPK saya dan Donal Fariz yang juga baru resign dari ICW cukup intens diskusi bersama. Kami sedang membangun sebuah kantor hukum yang akan mengombinasikan advokasi antikorupsi, khususnya korban korupsi dan perlindungan konsumen dengan fungsi penasihat hukum sebagaimana kantor hukum pada wajarnya tapi tentu pemberian jasa hukum tersebut kami tegaskan dilakukan dengan prinsip-prinsip antikorupsi dan menjunjung peradilan yang bersih," kata Febri kepada detik.com, Jumat (30/10/2020).

Momentum pamitan Febri dari KPK memang hampir bersamaan dengan Donal dari ICW. Mereka kini membawa misi yang tidak jauh mengenai antikorupsi.

"Kenapa advokasi korban korupsi? Karena masyarakat sebagai korban nasibnya saat ini cenderung terabaikan sehingga perlu dibela. Kami berencana melakukan advokasi tersebut dari aspek litigasi. Prinsip antikorupsi juga juga akan kami bangun ke sektor-sektor yang kami dampingi, apakah sektor pemerintahan, politik ataupun bisnis. Karena pada dasarnya, jika prinsip antikorupsi diterapkan, maka kita bisa melihat Indonesia yang lebih baik ke depan," kata Febri.

"Terkait advokasi perlindungan konsumen, kami sedang menyusun bersama dan diskusi dengan salah satu advokat senior di bidang tersebut, David Tobing. Ada sejumlah advokasi ke depan yang akan dibangun untuk membela hak masyarakat yang menjadi korban sebagai konsumen," ia menambahkan.

Salah satu yang disasar Febri dan Donal yaitu mengenai komitmen antikorupsi dalam ranah pilkada serentak. Febri sempat pula bertemu dengan Bupati Dharmasraya nonaktif Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang kembali maju dalam kontestasi pilkada serentak.

"Saat kontestasi politik seperti pilkada serentak saat ini, kami juga membangun komunikasi dengan pihak penyelenggara ataupun para calon kepala daerah yang memiliki komitmen antikorupsi, tidak mau menggunakan politik uang dan ke depan secara serius ingin menerapkan pemerintahan yang bersih. Beberapa hari kemarin, kami 'pulang kampung' ke Sumatera Barat sekaligus bertemu dengan Bupati Dharmasraya nonaktif yang sekarang sedang maju dalam kontestasi politik di sana. Banyak hal yang dibahas dalam diskusi tersebut, namun kami menggarisbawahi pesan utama agar proses politik dilakukan secara berintegritas dan menolak politik uang. Ada kebutuhan juga yang disampaikan oleh Sutan Riska, yaitu untuk pendampingan hukum secara profesional," kata Febri.

Lantas apakah Febri kini menjadi kuasa hukum seorang kepala daerah?

Febri belum menjawab gamblang mengenai pendampingan hukum yang dimaksud dengan Sutan Riska. Dia hanya menegaskan tugas-tugas advokat yang kini diembannya tetap berprinsip pada antikorupsi dan integritas.

"Prinsipnya, secara profesional, kami akan menjalankan tugas sebagai advokat sepanjang nilai-nilai antikorupsi dan integritas dalam politik dipegang teguh. Saat itu, Sutan Riska menyampaikan keinginannya juga untuk terus membangun Dharmasraya ke depan dan menjalankan proses kontestasi politik ini tanpa politik uang. Bagaimanapun juga, menurut saya, pendampingan hukum oleh advokat juga harus membawa nilai-nilai antikorupsi dalam proses pendampingan tersebut," ucapnya.

Sebelumnya Febri mengajukan pengunduran diri secara resmi tertanggal 18 September 2020 dari KPK. Namun Febri secara resmi menanggalkan jabatan di KPK pada 18 Oktober 2020.

Saat itu Febri memutuskan mundur karena menilai kondisi politik dan hukum bagi KPK telah berubah. Febri pun memutuskan meninggalkan KPK tetapi tidak untuk semangat pemberantasan korupsi.(*)

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load