NH, Pejabat Tinggi Kejagung Mangkir Lagi, Polri Akan Jemput Paksa

Selasa , 27 Oktober 2020 | 19:10
NH, Pejabat Tinggi Kejagung Mangkir Lagi, Polri Akan Jemput Paksa
Sumber Foto Liputan6.com
Gedung Kejaksaan Agung terbakar habis

JAKARTA--Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) mengancam bakal menjemput paksa tersangka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kejaksaan Agung (Kejagung) berinisial NH, jika sudah dua kali mangkir dari pemeriksaan penyidik tanpa alasan yang patut.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Awi Setiyono mengemukakan bahwa upaya menghadirkan paksa tersangka berinisial NH itu sudah diatur di dalam Pasal 112 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurutnya, upaya menghadirkan paksa tersebut baru bisa dilakukan jika tersangka NH tidak penuhi panggilan yang sah sebanyak dua kali. "Jadi dipanggil yang pertama tidak hadir, kita kirim surat panggilan ulang. Panggilan kedua tidak hadir lagi, maka yang ketiga sesuai KUHAP tim penyidik boleh menghadirkan tersangka secara paksa," kata Awi, seperti dikutip Bisnis.com, Selasa (27/10).

Awi mengimbau agar tersangka NH kooperatif dan memenuhi panggilan tim penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka terkait perkara tindak pidana kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung pada 22 Agustus 2020 lalu. "Kami mengimbau agar tersangka kooperatif dan memenuhi panggilan tim penyidik," katanya.

Delapan tersangka

Bareskrim Polri telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana kebakaran di Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung) beberapa waktu lalu.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan penetapan tersangka itu dilakukan setelah tim penyidik melakukan gelar (ekspose) perkara beberapa kali bersama tim Jaksa Peneliti Kejagung. "Total ada delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka," tuturnya, Jumat.

Salah satu tersangka perkara tindak pidana kebakaran Gedung Utama Kejagung adalah Direktur Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kejagung berinisial NH.

Direktur PPK Kejagung tersebut diduga telah melakukan pengadaan barang-barang berupa pembersih lantai merek Top Cleaner yang mudah terbakar, karena mengandung solar dan tiner.

Selain itu, Bareskrim juga telah menetapkan Direktur Utama PT Top Cleaner berinisial R sebagai tersangka karena mengedarkan produk tersebut tanpa izin. Keenam tersangka lainnya berinisial T, H, S, K dan IS selaku tukang pembersih serta mandor inisial UAN. "Semuanya telah kami tetapkan jadi tersangka," katanya.



Sumber Berita: Bisnis.com
KOMENTAR

End of content

No more pages to load