Komnas HAM: Penyerang Polsek Ciracas Harus Diadili Terbuka

Jumat , 04 September 2020 | 15:10
Komnas HAM: Penyerang Polsek Ciracas Harus Diadili Terbuka
Sumber Foto dok/Gatra
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam.

JAKARTA - Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam menegaskan, penyerang Mapolsek Metro Ciracas di Jalan Raya Bogor Jakarta Timur harus diusut tuntas dan disidang secara terbuka.

"Kekerasan apapun nggak boleh dilakukan, untuk alasan nggak boleh dilakukan, dan siapapun yang melakukannya itu harus disusut secara hukum," katanya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (4/9/2020).

Ia mengatakan, proses hukum yang berjalan harus transparan. Menurutnya, hal ini penting agar masyarakat juga dapat mengetahui penyebab dari terjadinya penyerangan tersebut."Ya dituntasin pengadilannya harus transparan dan akuntabel agar apa diketahui oleh masyarakat banyak apa dibalik penyerangan ini," kata Anam.

Menurutnya, proses hukum masalah ini dapat dilakukan dengan model pengadilan koneksitas. Sehingga meski dalam penanganan militer, masyarakat tetap dapat mengetahui perkembangan proses hukum yang dilakukan.

"Harusnya koneksitas, kan bisa koneksitas. Jadi pengadilan koneksitas. Mekanisme koneksitas itu yang memungkinkan teman-teman media atau masyarakat yang kepingintahu apa penyebab dan sebagainya itu mudah akses informasinya," tuturnya.

"Mekanisme koneksitas itu penting, salah satunya memang untuk melihat apa sih akar masalahnya. Jadi tidak ada asumsi-asumsi di balik penyerangan itu. karena pengadilannya mudah diakses oleh publik, bisa mudah problem-problem diketahui oleh publik. Kalau di mekanisme yang lain nggak pas," ia mengatakan.

Anam menilai, terlalu jauh bila penyerangan yang terjadi dikaitkan dengan perbedaan kesejahteraan prajurit TNI dengan Polri. Oleh karena itu dia menilai perlu adanya proses hukum yang terbuka.

"Nggaklah, itu terlalu jauh itu. Makanya ini harus diselesaikan melalui mekanisme pengadilan koneksitas, nggak bisa diadili melalui mekanisme pengadilan militer. Ini bukan dalam konteks oprasi perang, itu bukan dalam konteks pelanggaran perang. Agar publik tahu apa yang terjadi. Makanya pengadilannya pengadilan terbuka biar tahu apa masalahnya," ia menambahkan.(*)



Sumber Berita: Detik.com
KOMENTAR

End of content

No more pages to load