Laode Berharap Kearifan Hakim MK Kembalikan UU KPK Sesuai Fitrahnya

Senin , 10 Agustus 2020 | 19:26
Laode Berharap Kearifan Hakim MK Kembalikan UU KPK Sesuai Fitrahnya
Sumber Foto CNN Indonesia
Mantan Komisioner KPK Laode M Syarif

JAKARTA--Direktur Eksekutif Kemitraan Laode M Syarif berharap agar Majelis Mahkamah Konstitusi dalam menangani uji formil UU Nomor 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut pimpinan KPK Jilid IV periode 2015-2019 itu, hanya kearifan Hakim Konstitusi yang dapat mengembalikan UU KPK kembali pada fitrahnya.

"Kita sangat berharap kearifan, keindependenan, kepintaran dan keimanan hakim MK, agar UU KPK itu betul-betul dikembalikan sebagaimana adanya," kata Laode dalam diskusi daring, Senin (10/8/2020).

Diketahui, Laode serta pimpinan KPK jilid IV Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan sejumlah aktivis antikorupsi mengajukan permohonan uji formil UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ke MK.

Dia mengatakan hasil penelitian yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) semakin mempertegas berbagai persoalan terkait UU KPK baik dari sisi formil maupun materiil.

"Dari segi substansi sangat melemahkan oleh karenanya maka kita sangat berharap kepada MK karena saya termasuk pemohon untuk menguji apakah prses pembentukan UU KPK itu benar atau tidak jika dilihat dari aturan nasional di Indonesia," katanya.

Lebih lanjut dia menegaskan pemerintah maupun DPR tidak pernah melibatkan publik dalam proses revisi UU KPK hingga lahir UU No. 19/2019.

Tak hanya itu, lanjut Syaruf UU tersebut juga terbentuk tanpa didasari naskah akademik. Bahkan KPK sebagai pelaksana UU tersebut tak pernah dilibatkan.

Menurut Syarif tidak pernah menerima draf rancangan, DIM (daftar inventaris masalah) maupun surat resmi tentang pembahasan revisi UU. Untuk itu, proses pembentukan UU Nomor 19/2019 dinilai telah melanggaran aturan bernegara.

"Ini mengukuhkan bahwa DPR dan pemerintah tidak ikuti rambu yang jadi patokan berbangsa bernegara. dan pejabat yang tidak mengikuti ya bisa dikategorikan melanggar kalau melanggar harus lawan," katanya.



Sumber Berita: Bisnis.com
KOMENTAR

End of content

No more pages to load