Firli Ancam Hukum Mati Penilep Anggaran Covid-19

Kamis , 09 Juli 2020 | 07:55
Firli Ancam Hukum Mati Penilep Anggaran Covid-19
Sumber Foto dok/ist
Ketua KPK Firli Bahuri.

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Tohir mendadak berkunjung ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (8/7/2020) siang. Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan bahwa kunjungan Erick terkait pemaparan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) menghadapi kondisi pandemi Covid-19.

"Beliau memaparkan program pemulihan ekonomi Nasional dalam menghadapi kondisi pandemi Covid-19. Terutama program-program yang menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN. Setelah presentasi dari Menteri BUMN, KPK melihat program apa saja, regulasinya, mekanismenya, pelaksanaannya, berapa anggarannya, mapping titik rawan penyimpangan," kata Firli, Rabu (8/7/2020).

Hal ini, kata Firli, sesuai dengan tugas pokok KPK, melakukan kegiatan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi, melakukan koordinasi dengan instansi Kementerian dan Lembaga, melakukan monitoring atas pelaksanaan program pemerintah.

Firli melanjutkan, terkait dengan itu, KPK dalam pengawasan anggaran penanganan Covid-19 telah membentuk 15 satuan tugas pencegahan. 1 Satgas di Gugus Tugas penanganan Covid-19 di BNPB, 5 Satgas pusat untuk program pemerintah pusat dan 9 Satgas Korwil. Selain membentuk Satgas Pencegahan, KPK membentuk 8 Satgas penindakan Covid-19.

"Dalam kesempatan rapat tadi, KPK juga menyampaikan agar taat asas, pedomani prinsip good goverment and clean governance, akuntabel. Terkait akuntabilitas keuangan, KPK meminta agar Menteri BUMN berkoordinasi dan komunikasi dengan BPK RI. Itu yang dibahas," ia mengungkapkan seperti dilansir merdeka.com.

Firli meneruskan, KPK juga menugaskan dua deputi untuk pengawasan anggaran Covid-19 yaitu Deputi Pencegahan Pahala Naenggolan dan Deputi Penindakan Karyoto.

Dia menuturkan, KPK berkomitmen melakukan pengawasan anggaran penanganan Covid-19. Jika ada yang berani korupsi dan mengakibatkan kerugian negara, KPK tegas bertindak.

"Jangan main-main dengan anggaran penanganan bencana karena ancaman hukumannya pidana mati. Kita fokus untuk melakukan pemberantasan korupsi. Kita berharap, mimpi kita mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi bisa terwujud. Dream comes true," ia menambahkan.(*)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load