Polisi Selidiki Kasus yang Dilaporkan Ketua BPK

Senin , 29 Juni 2020 | 19:15
Polisi Selidiki Kasus yang Dilaporkan Ketua BPK
Sumber Foto Antara/Muhammad Adimaja
Ketua BPK Agung Firman Sampurna.

JAKARTA - Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Indonesia, Komisaris Jenderal Listyo S Prabowo, mengatakan, jajarannya akan segera menyelidiki kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Agung Firman Sampurna kepada mereka.

"Sesuai prosedur standar operasi yang ada, setelah beliau melaporkan, tentunya kami akan mendalami dengan memproses laporan itu," katanya di Jakarta, Senin (29/6/2020).

Ia juga menegaskan bahwa status Benny Tjokrosaputro saat ini yang sebagai terdakwa kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero), tidak akan menghalangi proses penyelidikan. "Itu dua hal yang berbeda," katanya.

Pada Senin siang, Agung melaporkan terdakwa Benny Tjokrosaputro ke Badan Reserse Kepolisian Indonesia atas kasus dugaan pencemaran nama baik.

Yang dipermasalahkan adalah dalam persidangan, Benny Tjokrosaputro menyebut bahwa ketua BPK dan wakil ketua BPK melindungi grup tertentu dalam perhitungan kerugian negara dalam kasus Jiwasraya.

Benny Tjokrosaputro saat ini berstatus sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Laporan tersebut terdaftar dengan nomor laporan: LP/B/0347/VI/2020/Bareskrim dan Benny Tjokrosaputro dipersangkakan pasal 207 KUHP, 310 KUHP dan 311 KUHP.

Ia mengatakan bahwa dalam prosedur perhitungan kerugian negara (PKN), aparat penegak hukum mengajukan proses perhitungan kerugian negara kepada BPK setelah ada penetapan tersangka.

Setelah itu, terdapat proses gelar perkara atau ekspos yang menyajikan konstruksi mens rea atau niat jahat dari tersangka. "Maka menjadi tidak berdasar kalau kami dituduh melindungi Bakrie," ujarnya seperti dilansir Antara.

Tjokro dipersangkakan dengan Pasal 207 KUHP, 310 KUHP dan 311 KUHP.

Listyo mengatakan tudingan yang dilontarkan Benny Tjokrosaputro harus dipertanggungjawabkan karena berimplikasi kepada hukum.

Ia mengatakan bahwa dalam prosedur perhitungan kerugian negara, penegak hukum mengajukan proses perhitungan kerugian negara kepada BPK setelah ada penetapan tersangka.

Setelah itu, terdapat proses gelar perkara atau ekspos yang menyajikan konstruksi mens rea atau niat jahat dari tersangka. "Maka menjadi tidak berdasar kalau kami dituduh melindungi Bakrie," ia menambahkan.(*)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load