ICW Kritik Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan KPK

Selasa , 09 Juni 2020 | 15:45
ICW Kritik Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan KPK
Sumber Foto dok/ist
Kurnia Ramadhana

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali mengkritik adanya pembahasan terkait dengan usulan kenaikan gaji pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"ICW mendapatkan informasi bahwa saat ini tengah ada pembahasan antara pihak Kementerian Hukum dan HAM dan KPK terkait dengan usulan kenaikan gaji pimpinan KPK," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangannya di Jakarta, Selasa (9/6/2020).

Jika informasi itu benar, menurut Kurnia Ramadhana, Ketua KPK Firli Bahuri telah berbohong kepada publik sebab di awal April lalu Firli mengatakan bahwa seluruh pimpinan meminta usulan ini untuk dibatalkan dan tidak lanjutkan pembahasannya.

Usulan kenaikan gaji tersebut, kata Kurnia Ramadhana, sebenarnya tidak pantas untuk dibahas di tengah situasi Indonesia yang sedang menghadapi wabah Covid-19.

"Semestinya sebagai pejabat publik para pimpinan KPK memahami bahwa penanganan wabah Covid-19 membutuhkan alokasi dana yang luar biasa besar sehingga saat ini bukan waktunya untuk memikirkan diri sendiri dengan permintaan kenaikan gaji tersebut," kata Kurnia.

Tidak hanya persoalan momentum, lanjut dia, KPK pada era kepemimpinan Firli Bahuri ini pun sebenarnya sangat minim akan prestasi, justru yang mereka tunjukkan hanya rangkaian kontroversi.

"Hal tersebut terkonfirmasi dengan menurunnya tingkat kepercayaan publik kepada KPK. Atas dasar itu, lalu apa pertimbangan logis untuk menaikkan gaji lima Pimpinan KPK?" katanya seperti dilansir Antara.

Usulan kenaikan gaji pimpinan KPK tersebut disampaikan saat periode pimpinan KPK Jilid IV atau era Agus Rahardjo dan kawan-kawan pada bulan Juli 2019. Usulan kenaikan gaji tersebut sebesar Rp300 juta dari sebelumnya sekitar Rp123 juta.

Usulan hak keuangan pimpinan melalui perubahan PP Nomor 82 Tahun 2015 telah disampaikan kepada pemerintah melalui Kemenkumham oleh pimpinan KPK Jilid IV pada tanggal 15 Juli 2019.

"Salah satu pertimbangannya adalah keseimbangan dengan pimpinan lembaga negara lainnya, seperti MK (Mahkamah Konstitusi) dan MA (Mahkamah Agung) yang menjadi rujukan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Selanjutnya, kata dia, sekitar September 2019, KPK meminta pihak eksternal untuk melakukan kajian agar lebih objektif, termasuk dengan tetap melihat keseimbangan dengan penghasilan pejabat di instansi lain.

Pada periode pimpinan saat ini, Ali mengungkapkan bahwa pembahasan pada bulan Februari 2020 atas undangan Kemenkumham.(*)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load