Laode M Syarif: Sektor Pertambangan Banyak Melahirkan Koruptor

Selasa , 02 Juni 2020 | 05:37
Laode M Syarif: Sektor Pertambangan Banyak Melahirkan Koruptor
Sumber Foto CNN Indonesia
Mantan Komisioner KPK Laode M Syarif

JAKARTA--Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif menegaskan sektor pertambangan banyak melahirkan koruptor dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara atau pengusaha.

Salah satunya Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang mengeluarkan izin ilegal hingga akhirnya ia harus mendekam 12 tahun di penjara sekaligus merugikan negara miliaran rupiah. 

"Sektor pertambangan melahirkan banyak kasus korupsi sehingga merugikan negara," kata Laode dalam penutupan sidang rakyat melawan UU Minerba secara virtual, Senin (1/5/2020).

Selain itu, lingkaran korupsi PLTU Riau-1 dengan banyak terpidana dalam kasus tersebut dan kasus lainnya, seperti Idrus Marham, Sofyan Basir, Samin Tan, Enny Saragih, Johannes Kotjo.

Sedangkan perusahaan yang terlibat adalah Blackgold Natural Resources Limited, PLN dan PT Borneo Lumbung Energy.  

"Kasus itu lebih jelas siapa yang conspiring mulai dari pengusahanya dan  penguasanya dan itu terus yang akan dilakukan," tegasnya.  

Untuk itu, ia mempertanyakan ngototnya pemerintah dan DPR mengesahkan Undang Undang Mineral dan Batu Bara tahun 2020. Padahal banyak permasalahan di sektor pertamabangan sebalum ada Undang Undang Minerba yang baru. 

"Renegosiasi kontrak karya 37 kontrak karya dan 74 PKP2B belum terlaksana. Itu belum terlaksana tapi sudah bikin undang-undang Minerba yang baru," terangnya.

Selain itu, peningkatan nila tambah mineral dan batu bara belum terlaksana dengan baik. Pengembangan sistem data dan informasi Minerba masih sangat parsial. 

"Semua aturan pelaksana UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba belum juga diterbitkan," jelasnya. 

Masalah lain, lanjutnya, penataan kuasa pertambangan atau izin usaha pertambangan (IUP) belum selesai. Apalagi, tidak ada upaya sistematis untuk meningkatkan Domestic Market Obligation (DMO) dari sektor pertambangan. 

Laode melihat kewajiban pelaporan reguler belum dilakukan oleh pelaku usaha dan pemerinta daerah.

"Bahkan mereka sering bohong untuk menekan pajak dan untuk menekan royalti," ujarnya.

Di sisi lain, kewajiban reklamasi dan pascatambang belum sepenuhnya dilakukan dan pelaksanaan pengawasan pertambangan yang ada di Kementerian ESDM dan PPNS belum optimal.

"Saya pernah bertanya sudah berapa kasus pertambangan yang kalian selidiki atau sampai ke pengadilan, mereka bilang tidak ada satupun sepanjang umur negeri dari 70 tahun lalu mereka berhasil menyidik pelanggaran, mereka makan gaji buta tidak melaksanakan apa-apa," tegasnya. 

Sebelumnya, DPR mengesahkan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau Minerba pada Selasa (12/5/2020)  di Kompleks DPR, Jakarta. Pengesahan UU itu dilakukan oleh Sebanyak 296 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang hadir dalam sidang paripurna tersebut.



Sumber Berita: KBRN/rri.co.id
KOMENTAR

End of content

No more pages to load