ICW Kritik Keras Siaran Pers Ketua KPK

Selasa , 28 April 2020 | 12:10
ICW Kritik Keras Siaran Pers Ketua KPK
Sumber Foto dok/ist
Kurnia Ramadhana

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik siaran pers Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri pada Senin (27/4) yang menyebut "tidak koar-koar ke media" terkait kerja senyap KPK saat ini.

"Siaran pers yang disampaikan Firli ke media layak untuk dikritisi bersama. Utamanya pada bagian "tidak koar-koar ke media", kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangannya di Jakarta, Selasa (28/4/2020).

Firli, kata dia, sebaiknya harus membuka dan membaca secara seksama isi dari Undang-Undang KPK."Pasal 5 tegas menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas KPK berpegang pada azas keterbukaan, akuntabilitas, dan kepentingan umum. Ini mengartikan bahwa masyarakat berhak tahu apa yang sedang dikerjakan oleh KPK. Hal itu diketahui melalui publikasi ke media," ucap Kurnia.

Oleh karena itu, ia mengatakan selayaknya pernyataan itu tidak pantas dikeluarkan oleh seorang Ketua KPK. Sebelumnya, Firli mengungkapkan bahwa penangkapan yang dilakukan tanpa pengumuman status tersangka adalah ciri khas dari kerja-kerja senyap KPK saat ini.

"Adapun penangkapan yang dilakukan tanpa pengumuman status tersangka adalah ciri khas dari kerja-kerja senyap KPK saat ini, tidak koar-koar di media dengan tetap menjaga stabilitas bangsa di tengah Covid-19," ujar Firli melalui keterangannya di Jakarta, Senin (27/4/2020).

Hal tersebut sebagai respons atas penangkapan Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Aries HB (AHB) dan Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Ramlan Suryadi (RS) dalam pengembangan kasus suap proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019.

Dua tersangka tersebut ditangkap pada Minggu (26/4/2020) di Palembang, Sumatera Selatan. Setelah menjalani pemeriksaan awal di gedung Polda Sumatera Selatan, selanjutnya keduanya dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung KPK.

Adapun penyidikan terhadap keduanya telah dilakukan sejak Selasa (3/3/2020), namun KPK baru mengumumkan status tersangka pada Senin (27/4/2020). Aries diduga menerima suap Rp3,031 miliar dari Robi Okta Fahlefi (ROF), swasta atau pemilik PT Enra Sari berhubungan dengan commitment fee perolehan Robi atas 16 paket pekerjaan di Kabupaten Muara Enim.

Robi juga diduga memberikan suap sebesar Rp1,115 miliar dan satu unit telepon genggam merk Samsung Note 10 kepada Ramlan. Robi telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka bersama Bupati Muara Enim Ahmad Yani (AYN) dan Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin Muhtar (EM).

Robi telah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan Ahmad Yani dan Elfin masih menjalani persidangan.(*)

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load