Kasus Harley, Negara Dirugikan Rp 1,5 Miliar

Kamis , 05 Desember 2019 | 19:33
Kasus Harley, Negara Dirugikan Rp 1,5 Miliar
Sumber Foto : SH/Satryo Yudhantoko
Sri Mulyani (kiri) bersama Erick Thohir (kanan)

JAKARTA - Kasus penyelundupan motor Harley Davidson bekas dan dua sepeda motor Brompton di pesawat Garuda Indonesia berpotensi merugikan negara hingga Rp 1,5 miliar

Pasalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mentaksir harga Harley Davidson klasik tipe soft tail head tersebut harganya mencapai Rp 800 juta per unit. Sementara, nilai sepeda motor Brompton berkisar Rp 50-Rp 60 juta per unit.

"Itu berdasarkan penelusuran kami dan melihat harga di pasar," katanya dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019). 

Motor Harley Davidson itu, diterangkan Sri, ditemukan dalam 15 koli claim tag atas nama sodara SAW. Sementara itu, sepeda Brompton ditemukan dalam 3 koli dengan claim tag atas nama LS.  

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengungkapkan, SAW mengaku barang itu dibeli melalui fitur belanja online Amerika e-bay. Akan tetapi, saat pihak Kemenkeu melakukan pengecekan akun e-bay SAW, tidak ditemukan kontak penjual Harley Davidson itu. 

Sehingga saat ini, lanjutnya, Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) sedang melakukan penelusuran dan pendalaman lebih lanjut terhadap pihak ground handling, yakni terkait nama dari penumpang yang masuk dalam claim tag tersebut. 

"Kami terus akan melihat apakah saudara SAW ini memang hobi motor, yang kita ketahui dia tidak pernah punya hobi motor. Tapi mengimpor Haryley Davidson. Kita juga lihat beberapa transaksi keuangan yang dalam hal ini bisa ditengarai memiliki hubungan terhadap inisiatif untuk membeli dan membawa motor tersebut ke Indonesia," ucapnya.

Lebih lanjut, Sri menyatakan bahwa penyelidikan yang dilakukan DJBC ialah terkait apakah pemilik koli yang bersangkutan memang memiliki barang tersebut atau melakukan atas nama pihak lainnya. 

Sebab ia mengetahui bahwa modus untuk memasukkan barang ke Indonesia melalui cara ilegal sering terjadi dengan berbagai macam modus, dan masuk dari berbagai jalur. 

"Bisa Tanjung Priok, bisa Cengkareng, dan pelabuhan lain. Oleh karena itu, saya memerintahkan kepada Bea dan Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan, saya minta Bea Cukai menyelesaikan seluruh kasus ini dalam sisi pemeriksaan dan penindakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku," pungkas Sri. (Ryo)

 

 

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load