• Senin, 28 November 2022

KPK Panggil Wakil Bupati Lumajang soal Kasus Bantuan Keuangan Pemprov Jatim

- Rabu, 23 November 2022 | 12:27 WIB
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.(Dok/Antara/HO-Humas KPK)
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.(Dok/Antara/HO-Humas KPK)


SINAR HARAPAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat saksi, salah satunya Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati, dalam penyidikan kasus dugaan suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur periode 2014-2018.

Keempat saksi itu diperiksa untuk tersangka Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim periode 2014-2016 sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim periode 2017-2018 Budi Setiawan (BS).

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polres Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu 23 November 2022.

Baca Juga: Ibu Rumah Tangga asal Lampung Gugat Undang-Undang Perlindungan Anak

Selain Indah Amperawati, tiga saksi lain yang dipanggil ialah Kepala Bappeda Kabupaten Jember Hadi Mulyono, Mukhtar Matruhan selaku wiraswasta, serta seorang pegawai negeri sipil (PNS) bernama Didid Mardiyanto.

KPK menetapkan Budi Setiawan sebagai tersangka setelah melakukan serangkaian penyelidikan berdasarkan fakta hukum persidangan perkara mantan bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan kawan-kawan serta kasus Direktur PT Kediri Putra Tigor Prakasa.

Dalam konstruksi perkara, KPK menduga tersangka Budi Setiawan, yang saat itu menjabat Kepala BPKAD Provinsi Jatim, sepakat memberikan bantuan keuangan dari Pemprov Jatim kepada PemkabTulungagung dengan pemberian fee antara 7-8 persen dari total anggaran itu. Selanjutnya, pada 2015, Pemkab Tulungagung mendapatkan bantuan keuangan dari Pemprov Jatim sebesar Rp79,1 miliar.

Baca Juga: KPK Sidik Dugaan Suap dan Gratifikasi AKBP Bambang Kayun

Atas alokasi bantuan keuangan dari Pemprov Jatim yang diberikan kepada Pemkab Tulungagung itu, maka Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung memberikan fee kepada tersangka Budi Setiawan sebesar Rp3,5 miliar.

Kemudian di 2017, tersangka Budi Setiawan diangkat menjadi Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, sehingga kewenangan pembagian bantuan keuangan tersebut menjadi kewenangan mutlak tersangka Budi Setiawan.

Di 2017 pula, Sutrisno atas izin Syahri Mulyo diminta mencarikan anggaran bantuan keuangan di Pemprov Jatim. Sustrisno kemudian menemui tersangka Budi Setiawan untuk meminta alokasi anggaran bagi Pemkab Tulungagung.

Baca Juga: Pemerintah Ajukan Revisi UU IKN Masuk Prolegnas Prioritas 2023

Sehingga, pada anggaran perubahan tahun 2017, Pemkab Tulungagung mendapat alokasi bantuan keuangan sebesar Rp30,4 miliar dan tahun 2018 sebesar Rp29,2 miliar.

Sebagai komitmen terhadap alokasi bantuan keuangan yang diberikan kepada Pemkab Tulungagung pada 2017 dan 2018 tersebut, KPK menduga Syahri Mulyo melalui Sutrisno memberikan fee kepada tersangka Budi Setiawan sebesar Rp6,75 miliar.

Atas perbuatannya, tersangka Budi Setiawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***

Editor: Norman Meoko

Sumber: ANTARA

Tags

Terkini

KPK Panggil Dua Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe

Kamis, 24 November 2022 | 12:28 WIB

Tokoh PAN di Subang Dijerat KPK

Selasa, 22 November 2022 | 21:38 WIB
X