• Senin, 28 November 2022

Ibu Rumah Tangga asal Lampung Gugat Undang-Undang Perlindungan Anak

- Rabu, 23 November 2022 | 12:21 WIB
Tangkapan layar Hakim Mahkamah Konstitusi Prof Enny Nurbaningsih pada sidang perkara Nomor 113/PUU-XX/2022 yang disiarkan MK secara virtual di Jakarta, Rabu (23/11/2022).(Antara/Muhammad Zulfikar)
Tangkapan layar Hakim Mahkamah Konstitusi Prof Enny Nurbaningsih pada sidang perkara Nomor 113/PUU-XX/2022 yang disiarkan MK secara virtual di Jakarta, Rabu (23/11/2022).(Antara/Muhammad Zulfikar)


SINAR HARAPAN - Seorang ibu rumah tangga asal Kabupaten Lampung Utara Merry menggugat Pasal 76 H Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pemohon adalah warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh pembentukan Pasal 76 H Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak," kata kuasa hukum pemohon, Gunawan pada sidang perkara Nomor 113/PUU-XX/2022 yang disiarkan MK secara virtual di Jakarta, Rabu 23 November 2022.

Kepada majelis hakim yang diketuai oleh Prof. Enny Nurbaningsih, Gunawan menyampaikan alasan pemohon menggugat undang-undang tersebut di antaranya pemohon adalah korban penerapan Pasal 76 H UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer atau lainnya, dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Baca Juga: Pemerintah Ajukan Revisi UU IKN Masuk Prolegnas Prioritas 2023

"Sehingga pelapor menjadi tersangka dan kemudian menjadi terdakwa dengan Nomor Perkara 190/Pid.Sus/2022/PN Kbu," kata Gunawan.

Terkait pengujian formil pemohon merasa dirugikan hak konstitusional nya dengan pembentukan Pasal 76 H UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, termasuk kerugian untuk memperoleh akses informasi yang bermakna dalam proses pembentukan Pasal 76 H.

Selain itu, pemohon beranggapan pembentukan Pasal 76 H tersebut tidak tegas dan tidak jelas karena kalimat dan/atau lainnya dalam pasal tersebut dinilai multi-tafsir.

Baca Juga: KPK Sidik Dugaan Suap dan Gratifikasi AKBP Bambang Kayun

Hal itu mengakibatkan hak pemohon untuk beraktual mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya menjadi dirugikan dan tidak dipenuhinya hak-hak personal, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Kemudian, terkait pengujian materi, pemohon juga merasa dirugikan atas berlaku Pasal 76 H UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pemohon menyatakan pasal yang diatur tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.***

Editor: Norman Meoko

Sumber: ANTARA

Tags

Terkini

KPK Panggil Dua Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe

Kamis, 24 November 2022 | 12:28 WIB

Tokoh PAN di Subang Dijerat KPK

Selasa, 22 November 2022 | 21:38 WIB
X