KPK Jerat Bupati Bangkalan Tersangka Suap Lelang Jabatan

- Senin, 31 Oktober 2022 | 13:15 WIB
Pengamanan oleh anggota Polres Bangkalan saat penggeledahan di kantor Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan.(Antara/HO-Polres Bangkalan)
Pengamanan oleh anggota Polres Bangkalan saat penggeledahan di kantor Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan.(Antara/HO-Polres Bangkalan)


SINAR HARAPAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyidik dugaan suap terkait lelang jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Jawa Timur, yang menjerat Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron.

"Benar, saat ini KPK sedang melakukan penyidikan dugaan korupsi suap terkait lelang jabatan yang diduga dilakukan kepala daerah dan beberapa pejabat di Pemkab Bangkalan, Jatim," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin 31 Oktober 2022.

Ali mengungkapkan lembaganya total telah menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus itu."Telah ada beberapa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Sejauh ini ada enam orang tersangka," katanya.

Baca Juga: KPK Limpahkan Surat Dakwaan Mardani Maming ke Pengadilan Tipikor Banjarmasin

Namun, ia mengatakan soal uraian perbuatan dan pasal yang disangkakan akan diinformasikan secara lengkap setelah proses penyidikan dianggap cukup.

KPK mengajak masyarakat untuk turut serta mengawal setiap proses penyidikan kasus tersebut. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat turut aktif apabila memiliki informasi yang diduga terkait dengan kasus yang dapat disampaikan kepada tim penyidik maupun sarana aduan yang dimiliki KPK lainnya.

"KPK sangat terbuka untuk selalu memberikan perkembangan informasi dari kegiatan penanganan perkara ini," ujar Ali.

Baca Juga: KPK Panggil Staf Asisten Sudrajad Dimyati Terkait Kasus Suap Perkara di MA

Dalam penyidikan kasus itu, Tim Penyidik KPK telah menggeledah di Kabupaten Bangkalan pada Senin (24/10) dan Selasa (25/10).

Selama dua hari itu, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di sepuluh lokasi, yakni di  ruang kerja Bupati Bangkalan, ruang kerja Wakil Bupati, ruang kerja Sekda, rumah dinas Bupati dan rumah pribadi Bupati Bangkalan.

Selanjutnya ruang kerja Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Pemkab Bangkalan dan rumah pribadi Kepala Disdag Pemkab Bangkalan.

Pada hari kedua, penggeledahan dilakukan di Kantor DPRD Bangkalan, Dinas PUPR Pemkab Bangkalan, dan Kantor BKDPSDA Pemkab Bangkalan.

Selain itu, KPK telah meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mencegah Abdul Latif bepergian ke luar negeri. Pencegahan berlaku sejak 13 Oktober 2022 sampai dengan 13 April 2023.***

Editor: Norman Meoko

Sumber: ANTARA

Tags

Terkini

Eliezer: Saya Diperalat, Dibohongi dan Disia-siakan

Rabu, 25 Januari 2023 | 22:13 WIB
X