TGIPF Sarankan Ketua Umum dan Exco PSSI Mundur!

- Jumat, 14 Oktober 2022 | 16:32 WIB
TGIPF Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang menyampaikan keterangan pers usai menyerahkan laporan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (14/10/2022).(Antara/Rangga Pandu Asmara Jingga)
TGIPF Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang menyampaikan keterangan pers usai menyerahkan laporan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (14/10/2022).(Antara/Rangga Pandu Asmara Jingga)


SINAR HARAPAN - Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang mengeluarkan rekomendasi dan kesimpulan agar pengurus jajaran Komite Eksekutif (Exco) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.

Rekomendasi itu tertuang dalam kesimpulan laporan TGIPF Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

"Secara normatif, Pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI," demikian laporan TGIPF yang diterima Antara di Jakarta.

Baca Juga: TGIPF Serahkan Laporan Tragedi Kanjuruhan ke Presiden Jokowi

Laporan hasil pemeriksaan TGIPF itu telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat siang.

Menurut laporan tersebut, dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI M. Iriawan dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban sebanyak 712 orang.

Saat laporan itu disusun, korban meninggal dunia sudah mencapai 132 orang, 96 orang luka berat, 484 orang luka sedang/ringan yang sebagian di antaranya bisa saja mengalami dampak jangka panjang.

Baca Juga: Temuan Komnas HAM atas Tragedi Kanjuruhan

Untuk menjaga keberlangsungan kepengurusan PSSI dan menyelamatkan persepakbolaan nasional, TGIPF merekomendasikan agar pemangku kepentingan PSSI melakukan percepatan Kongres atau menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) guna menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggungjawab, dan bebas dari konflik kepentingan.

"Pemerintah tidak akan memberikan izin pertandingan liga sepak bola profesional di bawah PSSI, yaitu Liga 1, Liga 2, dan Liga 3, sampai dengan terjadinya perubahan dan kesiapan yang signifikan oleh PSSI dalam mengelola dan menjalankan kompetisi sepakbola di tanah air," sebut TGIPF.

Pertandingan sepak bola di luar Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 tetap berlangsung dengan memperhatikan ketertiban umum dan berkoordinasi dengan aparat keamanan.

Baca Juga: FIFA-AFC-PSSI-Pemerintah Bentuk Satgas Pascatragedi Kanjuruhan

Dalam rangka pelaksanaan prinsip tata kelola organisasi yang baik (good organization governance), PSSI perlu segera merevisi statuta dan peraturan PSSI. PSSI juga didesak untuk menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik terhadap berbagai sumber dan penggunaan finansial, serta berbagai lembaga kegiatan usaha di bawah PSSI.

Dalam rangka membangun persepakbolaan nasional yang berperadaban dan bermakna bagi kepentingan publik, penyelamatan PSSI tidak cukup hanya berpedoman pada regulasi yang isinya banyak bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik.

Namun, upaya menyelamatkan PSSI perlu pula didasarkan pada prinsip menyelamatkan kepentingan publik atau keselamatan rakyat (salus populi suprema lex esto).

Baca Juga: Polisi Dijadwalkan Autopsi Dua Korban Tragedi Kanjuruhan

"Dasar dari ketaatan pada aturan resmi dan dalil keselamatan publik ini adalah aturan moral dan nilai-nilai etik yang sudah menjadi budaya dalam kehidupan kita berbudaya," tulis TGIPF.

TGIPF menilai PSSI dan para pemangku kepentingan liga sepak bola Indonesia tidak profesional, tidak memahami tugas dan peran masing-masing, cenderung mengabaikan berbagai peraturan dan standar yang sudah dibuat sebelumnya, serta saling melempar tanggungjawab pada pihak lain.

"Sikap dan praktik seperti ini merupakan akar masalah yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola kita, sehingga dibutuhkan langkah-langkah perbaikan secara drastis namun terukur untuk membangun peradaban baru dunia sepakbola nasional," demikian laporan TGIPF.

Baca Juga: Kapolri: Penyidik Masih Dalami Penggunaan Gas Air Mata dalam Tragedi Kanjuruhan

Halaman:

Editor: Norman Meoko

Sumber: Antara

Tags

Terkini

KPK Merekrut 15 Penyidik dari Polri

Selasa, 31 Januari 2023 | 14:16 WIB

KPK Perpanjang Penahanan Lukas Enembe 40 Hari Kedepan

Senin, 30 Januari 2023 | 17:54 WIB
X