• Jumat, 29 September 2023

Gegara OTT Hakim Agung, Mahfud MD Disuruh Presiden Cari Formula Berantas Mafia Hukum

- Selasa, 27 September 2022 | 11:27 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD.(Dok/Ist)
Menko Polhukam Mahfud MD.(Dok/Ist)


SINAR HARAPAN - operasi tangkap tangan (OTT) hakim agung Sudrajad Dimyati oleh KPK bikin pusing Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Sang Menko Polhukam itu terpaksa harus mencari formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan di negeri ini. Mahfud mengaku Presiden Jokowi sudah meminta dirinya untuk mencari formula reformasi itu.

"Presiden meminta saya sebagai Menko Polhukam untuk mencari formula reformasi di bidang hukum peradilan, sesuai dengan instrumen konstitusi dan hukum yang tersedia," kata Mahfud dalam akun Instagram pribadinya @mohmahfudmd yang dipantau, di Jakarta, Selasa 27 September 2022.

Baca Juga: Ini Komentar Jokowi Soal Kasus Dugaan Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Menurut dia, Presiden Jokowi kecewa karena usaha pemberantasan korupsi yang cukup berhasil di lingkungan eksekutif justru kerap kali gembos di lembaga yudikatif dengan tameng hakim itu merdeka dan independen.
 
"Presiden sangat prihatin dengan peristiwa OTT oleh KPK yang melibatkan hakim agung Sudrajat Dimyati. Pemerintah sudah berusaha menerobos berbagai blokade di lingkungan pemerintah untuk memberantas mafia hukum, tapi sering gembos di pengadilan," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

 Dia menjelaskan, pemerintah sudah bertindak tegas, termasuk mengamputasi bagian tubuhnya sendiri seperti menindak pelaku kasus korupsi Asuransi Jiwasraya, Asabri, Garuda, Satelit Kemhan, Kementerian, dan lainnya.

Baca Juga: MAKI Minta KPK Usut Dugaan KKN Rekrutmen Hakim Agung

"Kejaksaan Agung sudah bekerja keras dan berhasil menunjukkan kinerja positifnya. KPK juga berkinerja lumayan. Tetapi kerap kali usaha-usaha yang bagus itu gembos di Mahkamah Agung (MA)," ucap Mahfud menegaskan.
 
Menurut dia, ada koruptor yang dibebaskan, ada koruptor yang dikorting hukumannya dengan diskon besar. "Kami tidak bisa masuk ke MA karena beda kamar, kami eksekutif sementara mereka yudikatif," ujarnya.
 
"Mereka selalu berdalil bahwa hakim itu merdeka dan tak bisa dicampuri. Eh, tiba-tiba muncul kasus hakim agung Sudrajat Dimyati dengan modus perampasan aset koperasi melalui pemailitan. Ini industri hukum gila-gilaan yang sudah sering saya peringatkan di berbagai kesempatan," tuturnya.
 
Oleh karena itu, Mahfud mengaku akan segera berkoordinasi untuk merumuskan formula reformasi yang memungkinkan secara konstitusi dan tata hukum Indonesia. "Presiden sangat serius tentang ini," tegas Mahfud.***

Editor: Norman Meoko

Sumber: Antara

Tags

Terkini

X