• Jumat, 30 September 2022

KPK Imbau Warga Tak Terprovokasi Surat Panggilan Palsu di Papua

- Kamis, 22 September 2022 | 13:58 WIB
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.(Dok/Antara/Benardy Ferdiansyah)
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.(Dok/Antara/Benardy Ferdiansyah)


SINAR HARAPAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau masyarakat tidak terprovokasi atas beredarnya surat panggilan palsu berlogo dan berstempel KPK di wilayah Papua.

"KPK tegas meminta kepada oknum yang membuat ataupun menyalahgunakan surat palsu tersebut untuk segera menghentikan aksinya. KPK juga mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dan selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan KPK," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KP, Ali Fikri di Jakarta, Kamis 22 September 2022.

Sebelumnya, kata dia, KPK menerima informasi beredarnya surat panggilan palsu tersebut yang menyebut adanya pemanggilan kepada pihak-pihak tertentu terkait dugaan tindak pidana pengelolaan dana PON XX Papua.

Baca Juga: KPK Jadwalkan Periksa Lukas Enembe pada 26 September

"Dalam surat yang tertanggal 21 September 2022 tersebut, ditandatangani Muh Ridwan Saputra yang disebut sebagai penyidik. Namun, KPK telah memeriksa dan memastikan bahwa tidak ada pegawai KPK atas nama tersebut," ucapnya.

Selain itu, surat palsu tersebut juga menyatakan kepada pihak tersebut untuk menghadap kepada penyidik KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk didengar keterangannya dan kesaksiannya dalam penggunaan dan pengelolaan dana Pekan Olahraga Nasional XX Papua.

Dalam surat tersebut, pihak yang dipanggil adalah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Yunus Wonda.

Baca Juga: Kasus Korupsi di Papua, KPK Tegaskan Bumi Cendrawasih Disebut sebagai Teman

KPK mengungkapkan surat palsu tersebut diketahui beredar di wilayah Papua dan tidak menutup kemungkinan juga beredar di wilayah lain ataupun dengan modus-modus lainnya.

"Apabila masyarakat menemui atau mengetahui adanya pihak yang mengaku sebagai pegawai atau berkorespondensi dengan identitas KPK dan melakukan tindakan kriminal pemerasan atau sejenisnya, segera laporkan ke pusat panggilan 198 atau kepada aparat penegak hukum setempat," dia menambahkan.***

Editor: Norman Meoko

Sumber: Antara

Tags

Terkini

Presiden Jokowi Tandatangani Surat Pemecatan Ferdy Sambo

Jumat, 30 September 2022 | 14:20 WIB

MK Tolak Gugatan PKS Mengenai Presidential Threshold 20%

Kamis, 29 September 2022 | 17:01 WIB

KPK Segera Panggil Kembali Lukas Enembe

Kamis, 29 September 2022 | 14:21 WIB
X