• Rabu, 27 September 2023

Komnas HAM Siapkan Laporan Akhir Kasus Brigadir J pada Presiden Jokowi

- Selasa, 23 Agustus 2022 | 15:57 WIB
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia  Ahmad Taufan Damanik.(Dok/Antara/HO-Humas Komnas HAM).
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik.(Dok/Antara/HO-Humas Komnas HAM).


SINAR HARAPAN - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sedang menyiapkan laporan akhir terkait dengan kasus kematian Brigadir J di rumah dinas mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo kepada Presiden Joko Widodo.

"Laporan akhir tersebut nantinya akan diserahkan kepada Presiden dan DPR," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di Jakarta, Selasa 23 Agustus 2022.

Ia mengatakan bahwa laporan akhir kepada Kepala Negara dan DPR tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Baca Juga: Komnas HAM Cek Dugaan 'Obstruction of Justice' di TKP Duren Tiga

Namun, sebelum menyerahkan laporan lengkap kepada Presiden dan DPR, Komnas HAM terlebih dahulu akan menyerahkan laporan singkat dan bersifat teknis kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Mudah-mudahan minggu ini bisa diserahkan. Paling utama itu terkait dengan rekomendasi-rekomendasi," kata Taufan.

Sejak awal kasus tersebut mencuat ke publik, terdapat banyak perkembangan, bahkan mengarah pada terjadinya obstruction of justice atau upaya penghalangan penyidikan kasus.

Baca Juga: Kasus Kematian Brigadir J Tambah Membingungkan, Komnas HAM Mesti Tegar dan Profesional

Laporan singkat yang akan disampaikan oleh Komnas HAM tersebut nantinya juga fokus pada bagaimana cara mengatasi obstruction of justice untuk kasus kematian Brigadir J.

Ia meyakini rekomendasi itu akan berguna bagi kepolisian apabila kembali menghadapi kasus serupa.

"Jadi, laporan lengkap itu kepada Presiden dan DPR, sedangkan laporan singkat diserahkan kepada Kapolri," ujarnya.

Baca Juga: Komnas HAM: Ferdy Sambo Akui Sebagai Pelaku Utama Pembunuhan Berencana Brigadir J

Taufan juga berharap saat penyerahan laporan singkat atau rekomendasi tersebut Komnas HAM dengan Mabes Polri bisa mengadakan konferensi pers bersama sebagai tanda kerja sama yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Apabila konferensi pers bersama telah dilakukan, kata dia, secara garis besar tugas Komnas HAM akan selesai. Namun, lembaga HAM itu akan tetap melakukan pengawasan hingga tahapan persidangan.***

Editor: Norman Meoko

Sumber: Antara

Tags

Terkini

X