• Selasa, 4 Oktober 2022

KPK Panggil Wakil Bupati Pemalang Mansur Hidayat, Masih sebagai Saksi Jual Beli Jabatan

- Kamis, 18 Agustus 2022 | 13:57 WIB
Wakil Bupati Pemalang Mansur Hidayat saat ditanya sejumlah awak media terkait dengan kasus operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (12/8/2022) siang.(Dok/Antara/Kutnadi)
Wakil Bupati Pemalang Mansur Hidayat saat ditanya sejumlah awak media terkait dengan kasus operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (12/8/2022) siang.(Dok/Antara/Kutnadi)


SINAR HARAPAN - KPK memanggil 13 saksi, termasuk Wakil Bupati Pemalang Mansur Hidayat, Kamis 18 Agustus 2022 dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yang menyeret tersangka Bupati nonaktif Pemalang Mukti Agung Wibowo (MAW).

"Hari ini, pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi terkait jual beli jabatan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, untuk tersangka MAW dan kawan-kawan. Pemeriksaan dilakukan di Polres Pemalang, Kabupaten Pemalang," kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis siang.

Selain Mansur Hidayat, 12 saksi lain yang dipanggil KPK ialah staf Dinas Kominfo Kabupaten Pemalang Sagita Budi Utomo, Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Pemalang Joko Ngatmo, Kabid Pasar Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Imam Fahrudin, Kabid Industri Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Eko Wijayanto, dan karyawan BUMD PT Aneka Usaha Arum.

Baca Juga: KPK Amankan Bukti Berupa Dokumen dan Barang Elektronik Terkait Kasus Bupati Pemalang

Selanjutnya adalah Kabid Bina Marga Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Pemalang Abdul Muis, Kabid SDA Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Pemalang Yuniar Teguh Santoso, Susanti Utama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Abdul Rachman, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang Suhirman, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Mubarak Ahmad, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Bambang Haryono.

Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan enam tersangka, yang terdiri atas dua tersangka selaku penerima suap dan empat tersangka selaku pemberi suap.

Tersangka penerima suap adalah MAW dan Adi Jumal Widodo (AJW) dari pihak swasta atau Komisaris PD Aneka Usaha (PD AU). Sementara itu, empat tersangka pemberi suap ialah Slamet Masduki (SM), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pemalang Sugiyanto (SG), Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pemalang Yanuaris Nitbani (YN), dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pemalang Mohammad Saleh (MS).

Baca Juga: KPK Total tangkap 34 Orang Terkait OTT Bupati Pemalang Jawa Tengah

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan tersangka MAW, setelah beberapa bulan dilantik menjadi Bupati Pemalang, merombak dan mengatur ulang posisi jabatan untuk beberapa eselon di lingkungan Pemkab Pemalang.

Sesuai arahan MAW, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Pemalang membuka seleksi terbuka untuk posisi jabatan pimpinan tinggi pratama di Pemkab Pemalang.

Dalam pemenuhan posisi jabatan tersebut, KPK menduga ada arahan lanjutan dan perintah MAW, yang meminta agar para calon peserta menyiapkan sejumlah uang jika ingin diluluskan. Selanjutnya, AJW, orang kepercayaan MAW, memasukkan uang yang diberikan secara tunai itu ke dalam rekening bank miliknya untuk keperluan MAW.

Baca Juga: Gubernur Ganjar Tunjuk Wakil Bupati Pimpin Sementara Kabupaten Pemalang

Besaran uang untuk setiap posisi jabatan bervariasi sesuai dengan level jenjang dan eselon, berkisar antara Rp60 juta sampai Rp350 juta. Pejabat yang memberi uang suap untuk jabatan di Pemkab Pemalang ialah SM untuk posisi penjabat Sekda, SG untuk kepala BPBD, YN untuk kadis Kominfo, dan MS untuk kadis PUPR.

Terkait pemenuhan posisi jabatan di Pemkab Pemalang, MAW melalui AJW diduga telah menerima sejumlah uang dari beberapa ASN di Pemkab Pemalang maupun dari pihak lain, dengan jumlah sekitar Rp4 miliar.

KPK juga menduga MAW telah menerima uang dari pihak swasta lain terkait jabatannya selaku bupati sekitar Rp2,1 miliar dan hal itu akan terus didalami lebih lanjut oleh KPK.***

Editor: Norman Meoko

Sumber: Antara

Tags

Terkini

Komnas HAM Turunkan Tim Pemantauan Tragedi Kanjuruhan

Minggu, 2 Oktober 2022 | 11:38 WIB

IPW Minta Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan Mundur

Minggu, 2 Oktober 2022 | 10:19 WIB
X