• Senin, 3 Oktober 2022

KPK Geledah Perusahaan Milik Mardani Maming di Tanah Bumbu Kalsel

- Selasa, 16 Agustus 2022 | 12:09 WIB
Tersangka kasus dugaan suap Mardani H. Maming berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/8/2022).(Dok/Antara/Akbar Nugroho Gumay)
Tersangka kasus dugaan suap Mardani H. Maming berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/8/2022).(Dok/Antara/Akbar Nugroho Gumay)


SINAR HARAPAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah perusahaan yang diduga milik mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming (MM) di Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel), Selasa 16 Agustus 2022.

"Hari ini, tim penyidik KPK melakukan upaya paksa penggeledahan di Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel. Adapun tempat yang digeledah adalah PT BL 69 (Batu Licin Enam Sembilan) yang diduga milik tersangka MM," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa siang.

Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel."Proses penggeledahan masih berlangsung dan akan kami sampaikan perkembangannya," kata Ali.

Baca Juga: KPK Perpanjang Masa Penahanan Mardani Maming Selama 40 Hari ke Depan

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Mardani selaku Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan periode 2016-2018 memiliki kewenangan, di antaranya memberikan persetujuan izin usaha pertambangan operasi dan produksi (IUP OP) di Tanah Bumbu.

Pada tahun 2010, KPK mengungkapkan salah satu pihak swasta, yaitu Henry Soetio selaku pengendali PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) bermaksud untuk memperoleh IUP OP milik PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) seluas 370 hektare yang berlokasi di Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu.

Agar proses pengajuan peralihan IUP OP bisa segera mendapatkan persetujuan Mardani, Henry Soetio diduga juga melakukan pendekatan dan meminta bantuan pada Mardani agar dapat memperlancar proses peralihan IUP OP dari PT BKPL ke PT PCN.

Baca Juga: Mardani Maming Jalani Pemeriksaan Perdana Setelah Ditahan KPK

KPK menduga Mardani menerima uang dalam bentuk tunai maupun transfer rekening dengan jumlah sekitar RP104,3 miliar dalam kurun waktu 2014-2020.

Sementara itu, Mardani mengaku proses peralihan tersebut sudah sesuai prosedur.

"Masalah IUP itu sudah berjalan dan ada paraf kadi sebagai penanggung jawab dan itu sudah disidangkan di Pengadilan Banjarmasin," ucap Mardani di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 28 Juli 2022.

Ia juga menyatakan bahwa kasus yang menjeratnya itu murni masalah urusan bisnis.

"Kedua yang dinyatakan gratifikasi itu murni masalah 'business to business'. Tidak mungkin saya sebodoh itu melakukan gratifikasi melalui transfer, bayar pajak, dan sekarang itu dalam PKPU (penundaan kewajiban pembayaran utang), pengadilan utang piutang. Murni 'business to business', ia menambahkan.***

Editor: Norman Meoko

Sumber: Antara

Tags

Terkini

Komnas HAM Turunkan Tim Pemantauan Tragedi Kanjuruhan

Minggu, 2 Oktober 2022 | 11:38 WIB

IPW Minta Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan Mundur

Minggu, 2 Oktober 2022 | 10:19 WIB
X