• Selasa, 6 Desember 2022

Setelah LPSK Tolak Permohonan Putri Candrawathi, Apa Konsekuensi Hukumnya?

- Selasa, 16 Agustus 2022 | 10:45 WIB

Penghentian penyelidikan polisi membuktikan bahwa laporan-laporan tersebut tidak benar. Bahkan bisa dipandang sebagai bentuk penyesatan, upaya mengelabuhi peristiwa sebenarnya. Pandangan beberapa ahli hukum juga mengatakan ada upaya menghalangi pengelidikan (obstruction of justice) dalam kasus kematian Brigadir J.

Lantas apa konsekuensi hukum bagi Putri Candrawathi

Praktisi hukum Bustaman Umar mengatakan, di dalam berita acara pemeriksaan (BAP), Putri Candrawathi memang belum mengangkat sumpah. Akan tetapi, BAP istri Sambo itu menimbulkan akibat hukum bagi orang-orang yang disebutkan Putri.

"Maka BAP Putri Candrawathi tetap dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sengaja memberikan keterangan palsu yang ancaman hukumannya tujuh tahun dan menurut KUHAP pasal 21 ayat 4 huruf b dapat dilakukan penahanan," kata Bustaman, seperti dikutip kureta.i, Minggu (14/8)

Bustaman berpendapat, Putri tetap dapat dijerat dengan Pasal 242 KUHPidana.

Bustaman menyebutkan, termaktub dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP berbunyi; Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasa yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Lantas, siapa yang bisa mengajukan tuntutan hukum terhadap Putri Candrawati. Mengikuti logika berpikir KUHP, maka orang-orang yang disebut oleh Putri dalam BAP berhak mengajukan keberatan atau laporan polisi. 

Namun sebenarnya, LPSK dan Bareskrim Polri, dua lembaga resmi yang telah menyatakan bahwa laporan pelecehan adalah palsu, kiranya memiliki kompetensi untuk melakukan proses hukum lebih lanjut.

Langkah tersebut penting bagi siapapun, bahwa seseorang tidak dibenarkan memberikan laporan palsu dan menyesatkan karena akan menghadapi konsekuensi hukum.

Bila masalah ini  didiamkan, atau dipeti-eskan, publik akan menilai ada yang tidak beres dalam proses penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Publik juga akan menilai ada perlindungan khusus terhadap istri mantan pejabat tinggi Polri tersebut.

Halaman:

Editor: Banjar Chaeruddin

Sumber: Berbagai Sumber

Tags

Terkini

Ricky Rizal Ceritakan Kronologi Penembakan Brigadir J

Senin, 5 Desember 2022 | 14:44 WIB
X