• Selasa, 4 Oktober 2022

KPK Panggil Ketua DPRD Kota Ambon Ely Toisutta

- Senin, 8 Agustus 2022 | 14:35 WIB
Tersangka Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/5/2022).(Dok/Antara/Benardy Ferdiansyah)
Tersangka Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/5/2022).(Dok/Antara/Benardy Ferdiansyah)


SINAR HARAPAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin 8 Agustus 2022 memanggil Ketua DPRD Kota Ambon Ely Toisutta sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy (RL).

"Hari ini, pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi dan TPPU persetujuan prinsip pembangunan Gerai Alfamidi Tahun 2020 di Pemerintahan Kota Ambon," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin siang.

Selain itu, KPK memanggil 12 saksi lainnya, yakni Martha Tanihaha selaku pemilik RM Sari Gurih, pihak swasta Grivandro Louhenapessy, Kadiskominfo Kota Ambon Joy Reinier Adriaansz, anggota DPRD Kota Ambon Everd H Kermite, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Rolex Segfried De Fretes, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Apries Gaspezs, Sieto Nini Bachri selaku pemilik toko buku NN.

Baca Juga: KPK Telisik Aliran Uang untuk Mantan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy dari Pihak Swasta

Berikutnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sirjhon Slarmanat, Hervianto selaku PNS, Kepala UPTD Parkir Izaac Jusak Said, Kepala Dinas Kesehatan Wendy Pelupessy, dan Kepala Bappeda Enrico R Matitaputty.

Pemeriksaan 13 saksi itu dilakukan di Gedung Markas Komando Satuan Brimob Polda Maluku, Kota Ambon, Maluku.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK telah memeriksa saksi General Manager License PT Midi Utama Indonesia Agus Toto Ganeffian di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 5 Agustus 2022.

Baca Juga: KPK Panggil Dua Kepala Dinas Terkait Kasus Suap Mantan Wali Kota Ambon

"Dikonfirmasi antara lain terkait dugaan adanya aliran sejumlah uang dari PT MIU (Midi Utama Indonesia) melalui tersangka AR (Amri) yang kemudian diduga digunakan dalam proses pengurusan persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel tahun 2020 di Kota Ambon," ucap Ali.

KPK telah menetapkan Richard sebagai tersangka penerima suap bersama staf tata usaha pimpinan Pemkot Ambon Andrew Erin Hehanusa (AEH) dalam kasus persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel di Kota Ambon.

Sementara sebagai pemberi suap ialah Amri (AR) selaku wiraswasta/karyawan Alfamidi Kota Ambon.

Baca Juga: KPK Kembali Perpanjang Masa Penahanan Mantan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy

Dalam konstruksi perkara suap Richard, KPK menjelaskan dalam kurun waktu tahun 2020, Richard yang menjabat Wali Kota Ambon Periode 2017-2022 memiliki kewenangan, salah satunya memberikan persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel di Kota Ambon.

Dalam proses pengurusan izin tersebut diduga tersangka Amri aktif berkomunikasi hingga melakukan pertemuan dengan Richard agar proses perizinan pembangunan cabang ritel Alfamidi bisa segera disetujui dan diterbitkan.

Menindaklanjuti permohonan Amri, Richard kemudian memerintahkan Kadis PUPR Pemkot Ambon untuk segera memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin, di antaranya surat izin tempat usaha (SITU) dan surat izin usaha perdagangan (SIUP).

Baca Juga: KPK Terus Telusuri Aset Milik Wali Kota Ambon Nonaktif Richard Louhenapessy di Jakarta

Untuk setiap dokumen izin yang disetujui dan diterbitkan tersebut, Richard meminta agar penyerahan uang dengan minimal nominal Rp25 juta menggunakan rekening bank milik Andrew yang merupakan orang kepercayaan Richard.

Khusus untuk penerbitan persetujuan prinsip pembangunan 20 gerai usaha ritel itu, Amri diduga kembali memberikan uang kepada Richard sekitar Rp500 juta secara bertahap melalui rekening bank milik Andrew.

Dari pengembangan kasus suap, KPK selanjutnya menetapkan Richard sebagai tersangka kasus dugaan TPPU. KPK menduga Richard dengan sengaja menyembunyikan maupun menyamarkan asal usul kepemilikan harta benda dengan menggunakan identitas pihak-pihak tertentu.***

Editor: Norman Meoko

Sumber: Antara

Tags

Terkini

Komnas HAM Turunkan Tim Pemantauan Tragedi Kanjuruhan

Minggu, 2 Oktober 2022 | 11:38 WIB

IPW Minta Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan Mundur

Minggu, 2 Oktober 2022 | 10:19 WIB
X