• Senin, 3 Oktober 2022

KPK Sita Dokumen dan Alat Elektronik dari Plaza Summarecon Jakarta Timur

- Senin, 8 Agustus 2022 | 12:22 WIB
Mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti (kiri) berjalan keluar dengan mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/6/2022).(Dok/Antara/Rivan Awal Lingga)
Mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti (kiri) berjalan keluar dengan mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/6/2022).(Dok/Antara/Rivan Awal Lingga)


SINAR HARAPAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan dokumen dan alat elektronik dari penggeledahan di Plaza Summarecon Jakarta Timur, Jumat 5 Agustus 2022.

Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan suap suap pengurusan perizinan di Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dengan tersangka mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti (HS) dan kawan-kawan.

"Di lokasi tersebut ditemukan dan diamankan, antara lain berbagai dokumen hingga alat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin 8 Agustus 2022.

Ali mengatakan penyidik akan menganalisis bukti-bukti yang ditemukan tersebut dan segera disita untuk melengkapi berkas perkara tersangka HS dan kawan-kawan.

Baca Juga: KPK Duga Haryadi Dapat Fasilitas Khusus Urus Izin Summarecon Agung

KPK pada Jumat 3 Juni 2022 telah menetapkan empat tersangka kasus tersebut, sebagai penerima suap Haryadi Suyuti (HS), Kepala DPMPTSP Kota Yogyakarta Nurwidhihartana (NWH), dan Triyanto Budi Yuwono (TBY) sekretaris pribadi merangkap ajudan Haryadi.

Sementara pemberi suap, yaitu Oon Nusihono (ON) selaku Vice President Real Estate PT Summarecon Agung (SA) Tbk.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan pada tahun 2019 tersangka ON, melalui Dandan Jaya Kartika selaku Direktur Utama PT Java Orient Property (JOP), anak perusahaan PT SA, mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) dengan mengatasnamakan PT JOP untuk pembangunan Apartemen Royal Kedhaton di kawasan Malioboro. Pembangunan apartemen tersebut masuk dalam wilayah cagar budaya di Pemkot Yogyakarta.

Baca Juga: KPK Amankan Dokumen dan Alat Elektronik Geledah Rumah Haryadi Suyuti

Permohonan izin berlanjut di 2021, di mana ON dan Dandan Jaya diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta membuat kesepakatan dengan HS yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Yogyakarta Periode 2017-2022.

KPK menduga ada kesepakatan antara ON dan HS, di antaranya HS berkomitmen akan selalu mengawal permohonan IMB tersebut dengan memerintahkan Kadis PUPR agar segera menerbitkan IMB yang dilengkapi dengan pemberian sejumlah uang selama pengurusan izin berlangsung.

Selama penerbitan IMB itu, KPK menduga terjadi penyerahan uang secara bertahap dengan nilai minimal sekitar Rp50 juta dari ON untuk HS melalui tersangka TBY dan untuk tersangka NWH. Pada tahun 2022, IMB pembangunan Apartemen Royal Kedhaton yang diajukan PT JOP akhirnya terbit.

Baca Juga: Mantan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti Ditangkap KPK

Selanjutnya, Kamis 2 Juni 2022, ON datang ke Yogyakarta untuk menemui HS di rumah dinas jabatan wali kota dan menyerahkan uang sekitar 27.258 dolar AS yang dikemas dalam "goodie bag" melalui TBY, sebagai orang kepercayaan HS. Sebagian uang tersebut juga diberikan untuk NWH.

Dalam pengembangan kasus itu, KPK pada Jumat 22 Juli 2022 telah menetapkan Dandan Jaya Kartika (DJK) sebagai tersangka.***

Editor: Norman Meoko

Sumber: Antara

Tags

Terkini

Komnas HAM Turunkan Tim Pemantauan Tragedi Kanjuruhan

Minggu, 2 Oktober 2022 | 11:38 WIB

IPW Minta Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan Mundur

Minggu, 2 Oktober 2022 | 10:19 WIB

Kadivhumas Polri: Tim Bekerja Usut Tragedi Kanjuruhan

Minggu, 2 Oktober 2022 | 08:14 WIB
X