Kejagung Tetapkan Surya Darmadi dan Thamsir Tersangka Penyalahgunaan Ijin Usaha Perkebunan

Banjar Chaeruddin
- Selasa, 2 Agustus 2022 | 02:25 WIB

Jaksa Agung ST Burhanuddin (dok)

SINAR HARAPAN--Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Bos PT Darmex Group Surya Darmadi (SD) dan Mantan Bupati Indragiri Hulu Thamsir Rahman sebagai tersangka kasus penyalahgunaan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di Indragiri Hulu atas lahan seluas 37.095 hektar.

“SD, dengan tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan, serta tanpa adanya hak guna usaha dari Badan Pertanahan Nasional, telah memanfaatkan kawasan hutan dengan membuka perkebunan kelapa sawit dan memproduksi sawit,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin, Senin.

Berdasarkan hasil perhitungan ahli, Burhanuddin mengungkapkan bahwa estimasi kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang diakibatkan oleh aktivitas tersebut mencapai Rp78 triliun.

Jumlah kerugian negara tersebut sangat besar, bahkan terbesar dibandingkan kasus-kasus lain yang ditangani Kejaksaan Agung. Kasus korupsi Asabri, misalnya, kerugiannya hanya di kisaran Rp22 triliun. Begitupula dengan kasus korupsi Jiwasraya yang berada di kisaran Rp16 triluun.

Menurut Kapuspenkum Ketut Sumendana, PT Duta Palma anak usaha Darmex Group, tidak pernah memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan Pola Kemitraan sebesar 20 persen dari total luas areal kebun yang di dikelola sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007.

Perbuatan Darmex Group tersebut mengakibatkan perekonomian negara rugi berupa hilangnya hak-hak masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu yang sebelumnya telah memperoleh manfaat dari hasil hutan untuk meningkatkan perekonomiannya serta rusaknya ekosistem hutan.

Kerugian perekonomian negara diatur dalam Pasal Undang-undang Tipikor Pasal 2 dan Pasal 3. Kejagung pun sempat menyebutkan bahwa pembuktian delik merugikan perekonomian negara musti dihubungkan dengan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah terkait pemulihan atau peningkatan perekonomian. 

Unsur tersebut, dapat dibuktikan tanpa membuktikan unsur kerugian keuangan negara terlebih dahulu. Adapun, perkara ini menjadi kasus korupsi dengan kerugian perekonomian negara terbesar sepanjang sejarah hukum Indonesia.

Halaman:

Editor: Banjar Chaeruddin

Sumber: Berbagai Sumber

Tags

Terkini

Perawat Yang Gunting Jari Bayi Dinonaktifkan

Minggu, 5 Februari 2023 | 18:58 WIB

Penahanan Ferdy Sambo Diperpanjang Hingga 8 Maret

Minggu, 5 Februari 2023 | 18:52 WIB
X