• Selasa, 4 Oktober 2022

KPK Cek Kebenaran Pengacara Kirim Surat soal Kehadiran Mardani Maming pada Kamis Besok

- Rabu, 27 Juli 2022 | 12:18 WIB
Gedung KPK di Jakarta.(dok/Antara)
Gedung KPK di Jakarta.(dok/Antara)


SINAR HARAPAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengecek kebenaran tim kuasa hukum mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming telah mengirimkan surat perihal informasi kehadiran kliennya pada Kamis 28 Juli 2022.

"Kalau memang benar ada surat yang dikirim oleh pihak pengacara tersangka tersebut, mengapa baru dibuat pada tanggal 25 Juli 2022 dan disampaikan bahwa tersangka akan hadir pada tanggal 28 Juli 2022?," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu 27 Juli 2022.

Kendati demikian, kata Ali, KPK bakal mengecek dan memastikan kebenaran surat tersebut."Dikirim kapan dan diterima oleh siapa di KPK karena tentu administrasi persuratan di KPK juga ada mekanisme birokrasinya seperti halnya di lembaga lain," ujarnya.

Baca Juga: KPK Optimis Hakim Bakal Menolak Praperadilan Mardani Maming, Sidang Siang Nanti

Ali juga mengatakan bahwa KPK telah mengirimkan surat panggilan kedua kepada tersangka kasus dugaan korupsi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Tanah Bumbu tersebut secara patut dan sah. KPK menerima informasi, surat tersebut sudah diterima pihak tersangka.

"Dalam surat panggilan kedua dimaksud, dijadwalkan tersangka untuk hadir pada tanggal 21 Juli 2022, namun saat itu tersangka tidak hadir," ucap Ali.

Sebelumnya, Bambang Widjojanto selaku kuasa hukum Mardani memastikan bahwa kliennya akan menyambangi Gedung KPK pada Kamis 28 Juli 2022.

Baca Juga: Kuasa Hukum: Maming Akan Datang Ke KPK pada Kamis 28 Juli

Bambang turut melampirkan surat dari Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBH PBNU) yang dikirim ke KPK pada Senin 25 Juli 2022 perihal permohonan penyesuaian jadwal pemberian keterangan Mardani H. Maming.

"Kenapa informasi yang sangat jelas itu disembunyikan KPK, begini kah cara penegakan hukum ala KPK, tidak transparan dan sangat tidak akuntabel. Padahal ada surat yang sudah dikirimkan 'lawyer'-nya MHM (Mardani H. Maming) untuk meminta penundaan pemeriksaan," kata Bambang dalam keterangannya pada Selasa 26 Juli 2022.

Dalam surat yang dilampirkan tersebut, LPBH PBNU selaku tim kuasa hukum menyebut Mardani akan kooperatif dan bersedia memberikan keterangan pada Kamis 28 Juli 2022.

Baca Juga: KPK Resmi Masukkan Mardani Maming dalam Daftar Pencarian Orang

Bambang pun menuding KPK menyembunyikan soal rencana kehadiran Mardani tersebut.

"Dalam surat di atas, ada pertanyaan, apakah KPK sedang "show of force". Ini kah penegakan hukum yang hendak ditonjolkan KPK dengan menyembunyikan informasi yang sudah dinyatakan MHM yang akan hadir pada Kamis tanggal 28 Juli 2022," dia menambahkan.***

Editor: Norman Meoko

Sumber: Antara

Tags

Terkini

Komnas HAM Turunkan Tim Pemantauan Tragedi Kanjuruhan

Minggu, 2 Oktober 2022 | 11:38 WIB

IPW Minta Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan Mundur

Minggu, 2 Oktober 2022 | 10:19 WIB
X