• Senin, 28 November 2022

Jaksa KPK Jawab Nota Keberatan Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin

- Senin, 25 Juli 2022 | 12:33 WIB
Jaksa KPK dalam sidang ketiga perkara dugaan suap BPK dengan terdakwa Bupati Bogor nonaktif, Ade Yasin, di di Pengadilan Negeri Bandung Tipikor, Bandung, Jawa Barat, Senin (25/7/2022).(Antara/M Fikri Setiawan)
Jaksa KPK dalam sidang ketiga perkara dugaan suap BPK dengan terdakwa Bupati Bogor nonaktif, Ade Yasin, di di Pengadilan Negeri Bandung Tipikor, Bandung, Jawa Barat, Senin (25/7/2022).(Antara/M Fikri Setiawan)


SINAR HARAPAN - Jaksa penuntut KPK menjawab nota keberatan atau eksepsi terdakwa Bupati Bogor nonaktif, Ade Yasin, pada perkara dugaan suap Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat.

"Intinya tanggapan kita menolak eksepsi dari kuasa hukum terdakwa. Karena sudah masuk pokok perkara. Bahwa ada juga eksepsi yang masuk ke ranah pra-pradilan," ungkap jaksa KPK, Roni Yusuf, usai sidang di Pengadilan Negeri Bandung Tipikor, di Bandung, Jawa Barat, Senin 25 Juli 2022.

Menurut dia, tanggapan atas nota keberatan atau eksepsi terdakwa yang ia bacakan itu menjawab apa yang disampaikan terdakwa. Ia menganggap eksepsi yang dibacakan telah masuk ke pokok perkara dan masuk ke materi praperadilan.

Baca Juga: Aneh! Tiga Kali Persidangan KPK Tidak Hadirkan Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin

"Bahwa kalau sudah ini, sudah masuk ke materi dakwaan. Karena eksepsi itu kan hanya mengenai pasal 156 KUHP, tidak masuk ke ranah persidangan," kata Yusuf.
 
Sementara, kuasa hukum Yasin, Dinalara Butar-butar, menyebutkan, mereka sengaja memasukkan bahasan pokok materi pada eksepsinya karena menanggap dakwaan dari jaksa tidak jelas dan tidak cermat.

"Di pembukaan eksepsi kita, kita katakan andaikan pun kita menyinggung pokok perkara adalah tujuannya untuk lebih menjelaskan memberikan informasi kepada hakim atas ketidakjelasan, ketidakcermatan dan ketidaklengkapan," katanya.

Baca Juga: Kuasa Hukum Sebut KPK Seret Ade Yasin ke Dugaan Suap BPK Tanpa Bukti

Sebelumnya,  saat membacakan eksepsinya, dia menganggap dakwaan dari jaksa penuntut umum KPK tidak cermat.

"Peristiwa yang menunjukkan bahwa dakwaan JPU tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Karena hal ini tidak diuraikan dalam dakwaan. Sehingga berakibat dakwaan JPU kabur, yang berakibat dakwaan JPU batal demi hukum," ujarnya.

Ia bahkan menyampaikan tujuh poin permintaan kepada hakim atas dakwaan yang dianggapnya tidak cermat, yaitu menerima keberatan terdakwa untuk seluruhnya, menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum.

Kemudian, meminta hakim membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan, membebaskan terdakwa dari tahanan, memulihkan nama baik terdakwa, serta membebankan biaya perkara kepada negara.***

Editor: Norman Meoko

Sumber: Antara

Tags

Terkini

KPK Panggil Dua Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe

Kamis, 24 November 2022 | 12:28 WIB

Tokoh PAN di Subang Dijerat KPK

Selasa, 22 November 2022 | 21:38 WIB
X