• Senin, 8 Agustus 2022

Komisi Kejaksaan Dorong DPR Segera Bahas RUU Perampasan Aset Hasil Korupsi

Banjar Chaeruddin
- Jumat, 22 Juli 2022 | 20:35 WIB

Ilustrasi (dok)

SINAR HARAPAN--Komisi Kejaksaan (Komjak) meminta Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perampasan Aset segera dirampungkan DPR untuk diundangkan. 

"Kita harapkan Undang Undang Perampasan Aset ini segera bisa diselesaikan," kata Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita Simanjuntak, seperti dikutip rri.co.id, Jumat (22/7).

Dengan UU tersebut maka instansi penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung dapat maksimal dalam pengembalian kekayaan negara. "Ini memberi kewenangan kepada Jaksa agar kendala maksimalisasi pengembalian kekayaan negara itu yang terhambat oleh berbagai ketentuan dapat diterobos," tegasnya.

Berkaitan dengan peringatan Hari Bakti Adhyaksa ke-62, Barita mengapresiasi penyelamatan kerugian negara sebesar Rp7.3 triliun yang dilakukan Kejaksaan Agung. 

"Sebagai capaian kinerja, ini sangat signifikan, kalau kita buat perbandingan dengan capaian lembaga-lembaga penegak hukum yang memiliki fungsi penyidikan dalam kasus-kasus korupsi ini besar diantara yang lain," pungkasnya.

Diketahui, RUU Perampasan Aset sudah dibuat pada tahun 2012 lalu oleh pemerintah namun hingga saat ini belum dirampungkan pembahasannya di DPR.

DPR RI bahkan tuidak memamsukkannya dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2022.

Penanganan kasus-kasus korupsi selama ini cenderung mengutamakan pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dari pada pengembalian aset negara dari hasil “pencuriannya” itu.

Halaman:

Editor: Banjar Chaeruddin

Sumber: Berbagai Sumber

Tags

Terkini

X