IPW Desak Timsus Periksa Semua Anggota Propam Polri dan Polres Metro Jaksel Terkait Kasus Brigadir J

- Kamis, 21 Juli 2022 | 10:39 WIB
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso.(dok/ist)
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso.(dok/ist)


SINAR HARAPAN - Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi kerja cepat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menonaktifkan Karo Paminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi Susianto dari jabatannya masing-masing terkait tewasnya Brigadir J.

Hal itu dikatakan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis 21 Juli 2022.

Ia mengatakan, dengan pencopotan tersebut sudah saatnya penanggung jawab tim khusus polisi tembak polisi, Komjen Gatot Eddy Pramono yang juga Wakapolri, sekaligus pejabat sementara Kadiv Propam Polri harus memeriksa semua anggota Propam Polri dan anggota Polres Jakarta Selatan yang terlibat dalam penanganan kasus tewasnya Brigadir J.

Baca Juga: DPR Nilai Sejumlah Nama Layak Gantikan Irjen Ferdy Sambo, Nama Brigjen Hendro Pandowo Disebut

Hal ini dilakukan, katanya bila Tim Khusus Internal Polri mengikuti arahan Presiden Jokowi yang menyatakan kasusnya  harus dituntaskan, jangan ditutupi, terbuka dan jangan sampai ada keraguan dari masyarakat.

Sehingga, untuk tidak menutupi kasus yang sebenarnya terjadi dan menghilangkan keraguan dari masyarakat itu, sudah menjadi kewajiban Tim Khusus untuk menelusuri adanya campur tangan dan  perintah-perintah dari anggota Polri baik di Satuan Kerja Divisi Propam dan Polres Jakarta Selatan mulai sejak kejadian hilangnya nyawa Brigadir J.

Ia mengatakan, penelusuran keterkaitan adanya anggota Polri dalam penanganan kasus ini juga perlu dilakukan oleh Kompolnas dan Komnas HAM yang sudah mendapatkan bahan dari masyarakat.

Baca Juga: Pengamat: Keputusan Kapolri Nonaktifkan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo Dinilai Tepat

Seperti diketahui, laporan pertama yang muncul, sesuai keterangan Karopenmas Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan adalah setelah mengetahui kejadian, Irjen Ferdy Sambo melaporkan peristiwa ke Kapolres Metro Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022.

Dengan mencuatnya kejadian di rumah Irjen Ferdy Sambo maka Kapolres Metro Jakarta Selatan dan anggota di Divisi Propam Polri turut serta berada di tempat kejadian perkara (TKP).

Bahkan, keterlibatan anggota Propam Polri sampai mengantar jenazah ke rumah duka di Jambi termasuk adanya campur tangan saat adik kandung almarhum Brigadir J dipaksa menandatangani hasil otopsi.

Baca Juga: Komnas HAM Tegaskan Tak Ada Intervensi Pengusutan Kasus Brigadir J

"Jangan lupa, dalam kasus tewasnya polisi tembak polisi ini semua tersangkut dengan Divisi Propam Polri. Brigadir J yang tewas ditembak adalah ajudan Irjen Ferdy Sambo yang menjabat Kadiv Propam Polri. Penembaknya Bharada E yang juga ajudan Irjen Ferdy Sambo dan kejadiannya juga di rumah Irjen Ferdy Sambo yang merupakan Pejabat Utama Mabes Polri di Duren Tiga, Jakarta," dia mengungkapkan.

Sehingga, ia menambahkan, segala urusan mengenai kejadian tersebut menjadi tanggungjawab satuan kerjanya yakni Propam Polri. Hal itu terlihat jelas dalam pengantaran jenazah ke rumah duka dilakukan oleh Propam Polri.

Dengan begitu, dia melanjutkan, sangat wajar kalau Tim Khusus yang beranggotakan Irwasum Komjen Agung Budi Maryoto selaku ketua tim, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Kabaintelkam Komjen Ahmad Dofiri dan Asisten SDM Polri Irjen Wahyu Widada memeriksa semua anggota Polres Metro Jakarta Selatan dan anggota Propam Polri yang terlibat dalam penanganan kematian Brigadir J yang telah menjadi perhatian publik.

Baca Juga: Kasus Baku Tembak Polisi, Komnas HAM Berharap Bisa Bertemu Istri Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo

Pasalnya, kejanggalan dalam penanganan kasus polisi tembak polisi itu muncul ketika jenazah yang tiba di rumah duka di Jambi, tidak boleh dibuka oleh keluarga. Kemudian, pihak kuasa hukum keluarga menyatakan bahwa adik almarhum dilarang komandannya untuk melihat proses otopsi. Bahkan, adiknya dipaksa untuk tanda tangan hasil otopsi.

Karenanya, oknum-oknum yang melampaui kewenangannya tersebut harus diberikan sanksi oleh Tim Khusus Internal Polri sesuai transparansi berkeadilan dalam Polri Presisi yang dicanangkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Karena itu perlu dilakukan sidang disiplin dan sidang etik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso meyatakan, pihaknya juga mendesak kepada Tim Khusus Internal Polri untuk melakukan tindakan hukum kepada anggota Polri yang menghalangi proses hukum (obstruction of justice) dengan menerapkan pasal 233 KUHP.

Baca Juga: Pengamat Sebut Keluarga Brigadir J Perlu Dilibatkan untuk Mengungkap Kasus Baku Tembak

Bunyi pasal 233 KUHP menyatakan bahwa: "barangsiapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

"Bagaimana pun, kasus ini harus dijadikan koreksi di tubuh Polri yang melaksanakan Polri Presisi. Karenanya, institusi Polri harus berani tegas, menindak terhadap anggota-anggotanya yang terlibat melakukan penyimpangan dan pelanggaran hukum dalam kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir J," tuturnya.

Ia menambahkan, apa yang menjadi arahan Presiden Jokowi cukup gamblang yakni jangan sampai ada keraguan dari masyarakat, harus dituntaskan dan jangan ditutupi. Sebab itu, Tim Khusus Internal Polri harus mengusutnya secara menyeluruh terhadap setiap anggota Polri yang terlibat dalam penanganan kasus tewasnya Brigadir J di rumah Irjen Ferdy Sambo tersebut.***

Editor: Norman Meoko

Sumber: Siaran Pers

Tags

Terkini

Polisi Bubarkan Perang Sarung di Baros Sukabumi

Sabtu, 25 Maret 2023 | 10:01 WIB
X