• Selasa, 29 November 2022

Pengacara Ajukan Eksepsi Bantah Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin Suruh Suap Pegawai BPK

- Rabu, 13 Juli 2022 | 15:34 WIB
Terdakwa kasus suap Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin mengikuti sidang secara daring di PN Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (13/7/2022).(Antara/Bagus Ahmad Rizaldi)
Terdakwa kasus suap Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin mengikuti sidang secara daring di PN Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (13/7/2022).(Antara/Bagus Ahmad Rizaldi)


SINAR HARAPAN - Tim pengacara terdakwa Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin mengajukan eksepsi kepada majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung untuk membantah jaksa KPK yang mendakwa Ade Yasin menyuruh anak buahnya menyuap auditor BPK.

Kuasa hukum Ade Yasin, Ronald Pasaribu, mengatakan bahwa pihaknya telah mempelajari kasus Ade Yasin itu selama masih ada dalam penyidikan.

Menurut dia, kliennya itu tidak merasa memberi suruhan tersebut."Kejadian-kejadian yang terjadi ini akan kami tanggapi di dalam eksepsi kami pada minggu depan," kata Ronald di PN Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu 13 Juli 2022.

Baca Juga: Hakim Belum Kabulkan Keinginan Pengacara Hadirkan Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin di Persidangan

Selain itu, Ronald mengatakan bahwa pihaknya juga tidak setuju jika jaksa KPK menyebut Ade ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Pada saat itu, kata dia, Ade memenuhi panggilan pemeriksaan dari KPK yang ujungnya dinyatakan sebagai OTT.

Ditegaskan pula bahwa Ade Yasin tidak ditangkap karena OTT karena kliennya itu telah lewati tahapan-tahapan pemanggilan untuk pemeriksaan.

Baca Juga: Jaksa KPK Ungkap, Suap Bupati Bogor Ade Yasin untuk Uang Sekolah Mantan Kepala BPK Jawa Barat

"Dalam dakwaan yang dibacakan tadi, ternyata mengkaitkan hal-hal yang terjadi pada masa lalu yang tidak ada hubungannya, tentunya ini akan dilarikan KPK ke Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut," katanya.

Adapun Ade Yasin didakwa oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyuap sejumlah pegawai atau auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat sebesar Rp1,9 miliar.

Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Ade menyuap BPK untuk bisa meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021 Pemerintah Kabupaten Bogor.***

Editor: Norman Meoko

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Polri Gelar Rakor Pengamanan Liga 1 di Mabes Polri

Selasa, 29 November 2022 | 14:03 WIB

ELT Helikopter NBO-105 Polri Ditemukan Tidak Berfungsi

Selasa, 29 November 2022 | 09:57 WIB

Kemenkop UKM Pecat Dua ASN Pemerkosa Pegawai

Senin, 28 November 2022 | 14:14 WIB

Polri Sebut Helikopter P-1103 Jatuh Karena Cuaca

Senin, 28 November 2022 | 11:12 WIB
X