• Senin, 4 Juli 2022

PBNU Masih Pelajari Pencekalan Mardani H Maming

Banjar Chaeruddin
- Selasa, 21 Juni 2022 | 07:37 WIB
Mardani H Maming (Foto; apahabar.com)
Mardani H Maming (Foto; apahabar.com)

SINARHARAPAN--Pengurus Besar Nahdhlatul Ulama  (PBNU) masih mempelajari perkara yang menjerat Mardani H Maming dan akan memberikan bantuan hukum bila duduk perkaranya sudah jelas.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan, secara organisasi PBNU harus mengetahui lebih dulu secara jelas perkara yang menjerat Mardani. "Karena ini baru berita di media dan kita belum mengetahui secara lengkap," kata Yahya, Senin.

Mardani dicegah ke luar negeri atas pemintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pencegahan berlaku pada 16 Juni 2022 hingga 16 Desember 2022. KPK hingga kini belum membuka kasus korupsi yang membuat Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu diperiksa.

 

Mardani H Maming saat ini menjabat Bendaraha Umum PBNU. Ia juga menjadi Ketua DPD PDIP Kalimantan Selatan, selain sebagai Ketua Umum BPP Hipmi.

Baca Juga: Mardani H Maming Dicekal KPK, Tim Hukum PDIP Akan Mengkaji

Sementara itu, Kuasa Hukum Mardani Maming, Ahmad Irawan, mengatakan kliennya belum pernah menerima surat penetapan tersangka oleh KPK

Pihaknya mempertanyakan lantaran informasi soal pencekalan dan penetapan tersangka Mardani Maming telah sampai ke publik. Padahal, klaim dia, kliennya belum menerima surat pemberitahuan apapun. “Belum ada surat keputusan, permintaan, dan maupun salinan perintah pencegahan dari KPK kepada pihak imigrasi,” kata Ahmad.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan tim hukuim partainya akan melakukan pengkajian dan pencermatan terkait pencekalan terhadap politisi Mardani H. Maming oleh KPK.

"Saya baru dapat informasi dari media, sehingga tim hukum dari PDI perjuangan baru melakukan pencermatan, kajian terkait dengan hal tersebut," kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Senin (20/6).

Pencegahan ke luar negeri terhadap Mardani Maming tersebut terkait dengan kasus dugaan korupsi yang sedang diusut oleh KPK.

Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan KPK telah mengajukan permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap Mardani Maming dan satu orang lain.

"Berdasarkan informasi yang kami terima, benar KPK telah mengajukan permohonan cegah ke pihak imigrasi terhadap dua orang terkait dugaan korupsi yang sedang kami lakukan proses penyidikan," kata Ali.

Halaman:

Editor: Banjar Chaeruddin

Sumber: Berbagai Sumber

Tags

Terkini

X