• Jumat, 12 Agustus 2022

KPK Periksa Eks Bupati Muara Enim Ahmad Yani

- Rabu, 17 November 2021 | 12:07 WIB
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto (kiri), Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (tengah), dan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (kanan) saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/9/2021) terkait dengan pengumuman 10 Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim sebagai tersangka.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto (kiri), Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (tengah), dan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (kanan) saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/9/2021) terkait dengan pengumuman 10 Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim sebagai tersangka.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/11/2021) memeriksa dua saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan pada tahun anggaran 2019.

Dua saksi, yaitu mantan Bupati Muara Enim Ahmad Yani dan mantan Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Aries HB.

"Hari ini, pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim pada tahun 2019. Pemeriksaan dilakukan di Rumah Tahanan Kelas I Palembang," kata Plt. Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/11/2021).

KPK telah menetapkan 10 anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2019—2023 sebagai tersangka kasus tersebut, yakni Indra Gani BS (IG), Ishak Joharsah (IJ), Ari Yoca Setiadi (AYS), Ahmad Reo Kusuma (ARK), Marsito (MS), Mardiansyah (MD), Muhardi (MH), Fitrianzah (FR), Subahan (SB), dan Piardi (PR).

Sebelumnya, KPK telah menetapkan enam tersangka. Lima orang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Robi Okta Fahlefi dari pihak swasta, mantan Bupati Muara Enim Ahmad Yani, mantan Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin MZ Muchtar.

Selanjutnya, mantan Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Aries HB dan mantan Plt. Kadis PUPR Muara Enim Ramlan Suryadi.

Sementara itu, Bupati Muara Enim nonaktif Juarsah saat ini berstatus terdakwa. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Palembang pada hari Jumat (29/10) telah menjatuhkan vonis terhadap Juarsah dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Dalam konstruksi perkara yang menjerat 10 anggota DPRD Muara Enim sebagai tersangka, KPK menjelaskan bahwa setelah Robi Okta Fahlevi mendapatkan beberapa proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim pada tahun 2019 dengan total nilai kontrak lebih kurang Rp129 miliar, kemudian pembagian komitmen fee dengan jumlah bervariasi yang diserahkan oleh Robi Okta Fahlevi melalui Elfin M.Z. Muchtar.

Adapun pemberian uang tersebut diterima oleh Ahmad Yani sekitar Rp1,8 miliar, Juarsah sekitar Rp2,8 miliar, dan untuk para tersangka diduga dengan total sejumlah Rp5,6 miliar.

Halaman:

Editor: editor2

Tags

Terkini

Polri Selidik Tersangka Lain Terkait Kasus Brigadir J

Kamis, 11 Agustus 2022 | 15:07 WIB

Komnas HAM Hari Ini Dijadwalkan Periksa Ferdy Sambo

Kamis, 11 Agustus 2022 | 10:28 WIB
X