• Kamis, 11 Agustus 2022

KPK Beberkan Pemeriksaan Anies dan Prasetyo soal Kasus Munjul

- Rabu, 22 September 2021 | 12:14 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung KPK Jakarta, Selasa (21/9/2021).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung KPK Jakarta, Selasa (21/9/2021).

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses usulan anggaran yang diperuntukkan kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Anggaran dimaksud salah satunya untuk pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur.

Materi itu didalami penyidik melalui pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Selasa (21/9/2021).

"Yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi secara umum antara lain terkait dengan proses usulan anggaran untuk dilakukannya penyertaan modal APBD DKI Jakarta kepada Perumda Sarana Jaya," kata Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Rabu (22/9/2021).

Dalam pemeriksaan itu, Anies disebut turut memberikan informasi terkait dengan program rumah DP 0 rupiah. Hal ini sebagaimana temuan KPK bahwa pengadaan tanah di Munjul rencananya akan digunakan untuk program tersebut.

"Selain itu, saksi menerangkan mengenai salah satu penyertaan modal kepada Perumda Sarana Jaya yang diperuntukkan bagi pembangunan rumah DP Rp0," kata Ali.

Penyidik lembaga antirasuah juga mendalami proses pembahasan anggaran di Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta. Anggaran itu diusulkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk penyertaan modal ke Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Itu didalami penyidik ketika memeriksa Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.

"Yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi pada pokoknya antara lain terkait dengan bagaimana proses penganggaran oleh Banggar di DPRD DKI Jakarta yang diusulkan oleh Pemprov DKI Jakarta yang salah satunya digunakan untuk penyertaan modal ke Perumda Sarana Jaya," Ali menjelaskan.

Ia menambahkan, keterangan lengkap dari dua saksi tersebut telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang nantinya bisa diketahui publik dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Halaman:

Editor: editor2

Tags

Terkini

Komnas HAM Hari Ini Dijadwalkan Periksa Ferdy Sambo

Kamis, 11 Agustus 2022 | 10:28 WIB

Brimob Datangi Rumah Pribadi Irjen Ferdy Sambo

Selasa, 9 Agustus 2022 | 16:41 WIB

KPK Pastikan Surya Darmadi Tidak Ada di Indonesia

Selasa, 9 Agustus 2022 | 15:26 WIB
X