• Rabu, 17 Agustus 2022

KPK Konfirmasi Bukti Elektronik Kepada Wali Kota Tanjungbalai

- Jumat, 20 Agustus 2021 | 13:38 WIB
Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M Syahrial usai menjalani pemeriksaan di KPK pada 24 April 2021 lalu.
Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M Syahrial usai menjalani pemeriksaan di KPK pada 24 April 2021 lalu.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bukti elektronik dari pemeriksaan Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M Syahrial terkait kasus dugaan suap lelang atau mutasi jabatan.

KPK, Kamis (19/8/2021) memeriksa Syahrial sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait dengan lelang atau mutasi jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara Tahun 2019. Pemeriksaan digelar di Gedung KPK, Jakarta.

"Yang bersangkutan dikonfirmasi antara lain mengenai berbagai isi dari bukti elektronik miliknya yang diduga terkait dengan perkara tersebut," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/8/2021).

Untuk diketahui, Syahrial juga terjerat dalam kasus suap terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2021. Saat ini, Syahrial sudah berstatus terdakwa dan menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Medan.

Syahrial didakwa menyuap mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju sebesar Rp1,695 miliar agar tidak menaikkan kasus dugaan korupsi ke tingkat penyidikan.

Dalam surat dakwaan, disebutkan Syahrial selaku Wali Kota Tanjungbalai juga merupakan kader Partai Golkar berkunjung ke rumah dinas Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang juga petinggi Partai Golkar di Jakarta Selatan.

Pada pertemuan itu, Syahrial dan Azis membicarakan mengenai pilkada yang akan diikuti Syahrial di Tanjungbalai. Azis menyampaikan kepada Syahrial akan mengenalkan dengan seseorang yang dapat membantu memantau dalam proses keikutsertaan Syahrial dalam pilkada tersebut.

Setelah Syahrial setuju, Azis lalu meminta Robin yang merupakan penyidik KPK untuk menemuinya dan selanjutnya memperkenalkan Robin kepada Syahrial.

Syahrial lalu menyampaikan akan mengikuti pilkada periode kedua tahun 2021-2026, namun ada informasi laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pekerjaan di Tanjungbalai dan informasi perkara jual beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai yang sedang ditangani oleh KPK.

Halaman:

Editor: editor2

Tags

Terkini

X