Soal Desa Fiktif, Mendes: Data Kita Bisa Dipertanggungjawabkan

Kamis , 14 November 2019 | 08:00
Soal Desa Fiktif, Mendes: Data Kita Bisa Dipertanggungjawabkan
Sumber Foto: SH/Satryo Yudhantoko
Abdul Halim Iskandar

BOGOR - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar angkat bicara soal desa fiktif yang ikut menerima dana desa dari pemerintah pusat. Ia berkomentar bahwa persoalan tersebut tidak sesuai dengan data di kementeriannya.

Sebab, diterangkan Abdul, pihaknya mencatat sebanyak 74.957 desa mampu mempertanggungjawabkan laporan keuangan tiap tahunnya.

"Semua data yang di Kemendes itu ada desa, ada pembangunan, ada pelaporan, ada tahapan-tahapan pertanggung jawaban keuangan. Ada semua," ungkapnya saat ditemui di Sentul International Convention Centre, Bogor, Rabu (13/11/2019).

Abdul juga menerangkan, Kemendes telah memiliki sebuah sistem online digital untuk menerima laporan keuangan ribuan desa di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, bentuk pembangunan yang dilakukan desa tercatat rapih di dalam sistem tersebut.

"Iya ter-record semua (laporan keuangan desa). Kalau mau lihat desa mana tinggal klik kok. Mau lihat bagaimana? Pembangunan desa, pertanggung jawabannya berapa, infrastruktur jalannya. Ada semua. Setiap hari juga dimonitor," tegasnya.

Karena itu, Abdul mengaku tidak mengerti dengan ungkapan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyebut adanya desa-desa fiktif penerima anggaran dana desa. "Jadi kita harus samakan persepsi dulu, fiktif bagaimana, hantu itu yang bagaimana. Kan gitu, definisinya apa, supaya tidak salah penafsiran," ujarnya.

Pada rapat bersama Komisi XI DPR RI pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap adanya desa fiktif penerima dana desa. Ia menerangkan, hal itu terjadi karena adanya peningkatan anggaran dana desa tiap tahunnya. Karena itu, Sri menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap pengalokasian dana transfer ke daerah-daerah utamanya untuk dana desa.

Presiden Joko Widodo juga telah meminta pihak terkait untuk mengidentifikasi keberadaan desa fiktif penerima dana desa yang bisa menerima dana sebesar Rp 1,2 miliar maksimal per desa per tahunnya.

Dalam catatan Kementerian Keuangan sendiri, terlihat realisasi dana desa hingga September 2019 baru mencapai Rp35 triliun dari target sebesar Rp 70 triliun, atau setara 62,9 persen dari total nilai yang dialokasikan. (Ryo)

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load