Akses Perbankan Minim Jadi Sebab KUR TKI Sulit Ditagih

Rabu , 13 November 2019 | 08:00
Akses Perbankan Minim Jadi Sebab KUR TKI Sulit Ditagih
Sumber Foto : SH/Satryo Yudhantoko
Ida Fauziah

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengungkapkan sebagian dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak memiliki akses perbankan di luar negeri. 

Hal itu lah yang menjadi penyebab tingginya tingkat kredit macet atau non performing loan (NPL) program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini diterima para TKI.

"Ya tadi ada beberapa (persoalan), di antaranya memang para pekerja kita tidak memiliki akses perbankan,” katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Dr. Wahidin, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).

Ida menyebutkan kalau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyarankan agar pemerintah membangun kerja sama dengan berbagai perbankan di negara penempatan para TKI. 

Ida menilai saran itu sebagai satu solusi yang bisa diimplementasikan untuk penyaluran KUR TKI pada tahun depan. Sebab ia menilai, akses perbankan yang akan disediakan nanti bisa mempermudah bank untuk menagih dana pinjaman KUR para TKI.

“Nanti kita kerja sama dengan perbankan di negara setempat sehingga mempermudah mereka untuk mengangsur. Itu problemnya, memang di situ,” tegas Ida.

“Kita harapkan bentuknya adalah government to government jadi jaminan perlindungan bisa didapatkan dan kemudian kita berusaha untuk mendapatkan kerja sama dengan bank-bank tersebut,” sambung Ida.

Untuk saat ini, lanjut Ida, pemerintah belum bisa memprediksi bank-bank negara mana saja yang akan diajak kerjasama penyaluran KUR. Namun ia mendeteksi, beberapa negara seperti Jepang dan Jerman, yang TKI nya cukup banyak dan akan diajak kerja sama.

Oleh karena itu, pada awal tahun depan pemerintah akan membuka akses bagi para TKI untuk menggunakan pembiayaan KUR sebagai modal untuk bekerja ke luar negeri. Sehingga, kebijakan penurunan suku bunga KUR yang diterapkan pemerintah menjadi 6 persen diharapkan bisa dimanfaatkan para TKI. 

“Untuk penempatan mereka di luar negeri kan butuh biaya nah itu mereka mendapatkan pembiayaan itu dari KUR,” ujarnya.

Sementara, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, untuk menekan NPL tersebut pemerintah bisa menerapkan government to business dengan menggandeng badan usaha di negara lain.

“Misalnya dengan standard chartered, dia kan punya cabang di Hong Kong. Ini belum baku ya, nanti perjanjian kerja sama Kemenaker dengan standard chartered,” katanya.

Menurutnya, skema government to business dapat mengurangi risiko kemungkinan terjadinya disalahgunakan karena ia menilai para pebisnis tidak akan berani bermacam-macam dengan pemerintah.

“Fee-nya dari collection fee yang sudah kita kasih, dia 3-4 persen dari suku bunga KUR itu. Maka itu suku bunga subsidi untuk TKI itu 14 persen jadi 3,5 persen itu adalah collection fee. KUR mikro kan 10,5 persen subsidinya, KUR TKI itu 14 persen,” jelasnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah resmi menurunkan kembali suku bunga KUR dari 7 persen menjadi 6 persen per tahun yang akan mulai dilakukan pada awal Januari 2020.

Berdasar catatan Kemenko Perekonomian, penyaluran KUR sejak Agustus 2015 hingga 31 Agustus 2019 mencapai Rp 435,4 triliun dan telah diterima oleh 17,5 juta debitur serta rasio kredit macet atau NPL nya yaitu 1,31 persen. (Ryo)

 

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load