Soal Desa Fiktif, Airlangga Minta BPK Segera Lakukan Audit

Jumat , 08 November 2019 | 14:50
Soal Desa Fiktif, Airlangga Minta BPK Segera Lakukan Audit
Sumber Foto : SH/Satryo Yudhantoko
Airlangga Hartarto

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera mengaudit keuangan program Dana Desa yang disinyalir telah diselewengkan dengan munculnya dugaan desa fiktif.

"Ya nanti itu kita lihat dulu, karena itu kan kita perlu audit. Kita lihat laporan audit BPK nya juga," ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Dr. Wahidin, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2019).

Mantan Menteri Perindustrian itu juga memastikan akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Sebab sebagaimana diketahui, awal mula kabar keberadaan desa fiktif penerima dana desa ialah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Pasti kan dalam setiap penyusnan anggaran dikomunikasikan dengan kementerian keuangan. Ya nanti saya mesti lihat datanya, nanti dijadwalkan (bertemu Menteri Keuangan)," terangnya. 

Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan peringatan kepada pemerintah daerah yang membentuk desa-desa fiktif di daerahnya, jika hal itu benar dilakukan. Sebab hal itu dapat teridentifikasi dari persentase penyerapan anggaran dana desa itu sendiri. 

"Kalau tidak ada proyek pasti ngendap. Itu kan jadi sisa. Kalau jadi sisa anggaran pasti anggaran kedepannya kena pinalti," tutupnya. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga telah meminta pihak terkait untuk mengidentifikasi keberadaan desa fiktif penerima dana desa yang senilai Rp 1,2 miliar per desa per tahunnya. "Kita kejar, agar yang namanya desa-desa tadi diperkirakan, diduga fiktif bisa ketemu, ketangkep ya," ungkapnya di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2019).

Dalam catatan Kementerian Keuangan sendiri, terlihat realisasi dana desa hingga September 2019 baru mencapai Rp 35 triliun dari target sebesar Rp 70 triliun, atau setara 62,9 persen dari total nilai yang dialokasikan. 

Adapun mekanisme pencairan dana desa sendiri dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama, Pemerintah Daerah diharuskan menyerahkan Perdes (Peraturan Desa) dan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Tahap kedua diwajibkan memberikan laporan realisasi dan konsolidasi dana desa tahun sebelumnya. 

Sementara anggaran dana desa disalurkan melalui melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) secara bertahap. Yaitu tahap pertama pencairan sebesar 20 persen, tahap kedua 40 persen, dan tahap ketiga 40 persen. (Ryo)

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load