16 Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Tidak Efektif karena Salah Pilih Menteri

Senin , 07 Oktober 2019 | 08:54
16 Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Tidak Efektif karena Salah Pilih Menteri
Sumber Foto: Istimewa
Hariyadi B. Sukamdani

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai 16 paket kebijakan ekonomi (PKE) yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 5 tahun terakhir tidak efektif.

Salah satu penyebabnya adalah persoalan kompetensi yang dimiliki oleh para menteri ataupun pejabat yang diberikan kewenangan untuk menjalankan PKE tersebut.

"16 paket kebijakan itu jalan sedikit-sedikit, banyak yang tidak jalannya. Nah ini problemnya kompetensi (dari para menteri dan atau ketua lembaga pemerintah)," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B. Sukamdani saat dihubungi sinarharapan.co, di Jakarta, Minggu (6/10/2019).

Lebih lanjut, Hariyadi menyoroti salah satu kebijakan dari PKE, yakni paket ke-16 yang terdiri dari perluasan penerima fasilitas libur pajak (tax holiday), relaksasi aturan daftar negatif investasi (DNI), dan pengaturan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA),

Paket yang dikeluarkan 2018 ini, awalnya bertujuan untuk menarik investasi asing demi memperbaiki defisit transaksi berjalan saat itu. Namun dalam realisasinya, Hariyadi melihat kebijakan tersebut tidak berjalan.

Salah satu buktinya, diterangkan Hariyadi, ialah dengan melihat rencana pemerintah saat ini, yang ingin merancang ulang peraturan perizinan investasi dan pajak yang ada di dalam 72 Undang-Undang berbeda melalui konsep "Omnibus Law".

"Nah ini kan besok mau Omnibus Law lah segala macam, ini kan cuma istilah doang yang beda, sama sebenarnya. Yaitu bagaimana mengintegrasikan kebijakan dalam suatu pola, suatu mekanisme yang tepat supaya itu bisa di efektifkan," terangnya.

"Nah sekarang pertanyaannya adalah, ketika semuanya tidak berpikir secara holistik, secara terintegrasi, sampe kapan juga enggak akan jalan. Ya kenyataannya memang begitu. Karena apa? Karena kompetensinya (para menteri dan atau ketua lembaga pemerintah) memang enggak di situ, gitu loh," sambungnya.

Oleh karena itu, ia meminta kepada Presiden Joko Widodo agar memilah dan memilih dengan baik bakal calon menteri perekonomian dan bidang lain yang terkait di kabinet jilid 2.

"Makanya kita bilang (ke Presiden), ini enggak ada waktu lagi dia (para menteri dan ketua lembaga kedepan) untuk belajar-belajar lagi, try and error (mencoba dan terjadi kesalahan) lagi. Makanya kita berharap Presiden betul-betul mempertimbangkan betul orang yang duduk itu bagaimana kompetensinya," pungkasnya. (Ryo)

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load