Dunia Usaha Jasa Konstruksi Minta Permen PU No 9/PRT/M/2019 Dicabut

Rabu , 02 Oktober 2019 | 13:10
Dunia Usaha Jasa Konstruksi Minta Permen PU No 9/PRT/M/2019 Dicabut
Sumber Foto Antarafoto
Setu Albertus

JAKARTA - Kalangan dunia usaha jasa konstruksi meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk mencabut Permen PU No 9/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.

Direktur Eksekutif Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Setu Albertus menyatakan hal itu di Jakarta, Selasa (1/10/2019). Ia mengatakan, Permen itu dinilai menunjukkan tidak adanya koordinasi antara Kementerian PUPR dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dia menyebutkan, dalam ketentuan ini, badan usaha asing (penanaman modal asing/PMA) yang berjumlah lebih dari 120 badan usaha yang sebelumnya telah memiliki izin usaha sesuai persyaratan yang diterbitkan oleh BKPM bekerjasama dengan Kementerian PUPR dan tidak dapat memperpanjang lagi izin usahanya. Hal ini karena, tidak akan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, khususnya persyaratan kerjasama modal dan investasi.

"Ketentuan dalam Permen PUPR ini, menunjukkan bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR sebagai Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang praktis tidak memiliki arah pemikiran yang jelas dan terintegrasi terhadap investasi asing di sektor jasa konstruksi," ujarnya.

Setu mengatakan, terbitnya Permen PUPR ini juga memberikan gambaran yang jelas tentang lemahnya koordinasi antara Kementerian PUPR dan BKPM dalam pembuatan regulasi perizinan usaha di sektor jasa konstruksi.

Menurut Setu yang akrab disapa Berto, penerbitan Permen PUPR ini juga mengabaikan upaya yang telah dilakukan dengan susah payah oleh Presiden Joko Widodo dalam mencari dan menarik investasi asing untuk membantu percepatan pembangunan, khususnya di sektor jasa konstruksi serta sekaligus mematikan badan usaha atau perusahaan jasa konstruksi nasional yang telah menjalin kerjasama dengan badan usaha asing dalam bentuk kerjasama modal atau kerjasama investasi yang sudah berjalan selama ini.

"Dengan matinya badan usaha jasa konstruksi nasional yang telah melakukan kerjasama modal atau kerjasama investasi dengan badan usaha asing melalui badan usaha PMA maka secara otomatis akan mengakibatkan sumber penerimaan negara dari pajak PMA di sektor jasa konstruksi akan hilang dan pekerja-pekerja yang selama ini terlibat dan bekerja pada badan usaha PMA akan kehilangan pekerjaan," tuturnya.

Selain itu, kata Berto secara teknis yuridis, Permen PUPR ini juga menabrak ketentuan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 1 ayat 8 serta Peraturan Kepala BKPM No. 6 Tahun 2016.

Dia menambahkan, Permen PUPR ini juga bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dan bidang penanaman modal.

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load