KPK Hambat Laju Investasi, Faisal Basri: Jokowi Dibohongi Moeldoko

Senin , 30 September 2019 | 18:37
KPK Hambat Laju Investasi, Faisal Basri: Jokowi Dibohongi Moeldoko
Sumber Foto: SH/Satryo Yudhantoko
Faisal Basri

JAKARTA - Ekonom senior Faisal Basri menyebut Presiden Joko Widodo telah dibohongi oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko yang menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menghambat laju investasi di Indonesia.

Pasalnya, dalam penelitian Faisal diketahui keberadaan KPK justru memberikan kepercayaan bagi investor untuk menanam modal di dalam negeri. Sebab, kepastian hukum terhadap praktik-praktik koruptif oleh pejabat pemerintahan dapat ditindak secara masif oleh KPK.

"Kalau kita bisa yakinkan Pak Jokowi seperti ini, langsung tuh dia bikin Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang). Oh gila nih, saya dibohongi sama sekeliling saya, terutama Moeldoko dan wakil tim sukses saya Rosan, bahwa KPK menghambat investasi," ungkapnya dalam sebuah diskusi, di bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (30/9/2019).

Lebih lanjut, Faisal menjelaskan eksistensi KPK yang semakin hari semakin membaik. Ia menyajikan data Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2009 yang hanya mendapat 28 poin. Sementara pada 2018 mendapat poin sebesar 38.

Perolehan peningkatan poin itu sejalan dengan ranking pegusutan tindak pidana korupsi oleh KPK. Di mana pada 2009, ranking Indonesia berada di 111, kemudian jika dilihat di tahun 2018 naik menjadi ranking 89.

"Improve gara-gara ada KPK suka nangkap, investor asing confidence, hukum jalan ini, di Indonesia, nggak pandang bulu, siapa saja dihukum, bupati walikota, gubernur, menteri," kata Faisal.

Tak berhenti di situ, Faisal menunjukan data kemudahan berusaha atau ease of doing business di Indonesia yang terbilang terus membaik, meskipun sempat terjadi penurunan di 2019.

Pada 2015, Faisal menyatakan kalau poin kemudahan berusaha di Indonesia mencapai 114, mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi 73.

"Walaupun dari 2018 ke 2019 sempat turun 1 peringkat dari 72. Tapi kan kecil lah (turunnya). Hampir semua membaik. Jadi ada yang dilakukan oleh pemerintah itu menghasilkan sesuatu yang positif," ujarnya.

Untuk itu, Faisal mengingatkan agar pemerintah juga concern terhadap perbaikan seluruh regulasi dan institusi yang ada. Sebab, laju investasi dan pertumbuhan ekonomi sangat didukung oleh kedua hal tersebut.

"Indonesia ini korupsinya sudah menjalar ke seluruh penjuru. Jadi ibarat kanker yang sudah menjalar ke seluruh tubuh. Dan APBN diselewengkan mulai proses di tingkat perencanaan," ungkapnya.

"Makanya tidak benar investasi di Indonesia tidak nendang, tidak benar bahwa investasi di Indonesia kecil, dan tidak benar bahwa investasi di Indonesia pertumbuhannya jelak dibandingkan dengan negara-negara lain. Penghambat ekonomi tumbuh tinggi itu bukan investasi, tapi regulasi dan institusi," imbuhnya.

Sebelumnya, Moeldoko mengungkapkan KPK bisa menghambat investasi yang tengah digenjot oleh pemerintah.

Namun belakangan pernyataannya tersebut dibantahnya sendiri. Ia mengatakan bahwa maksud dari KPK menghambat laju investasi adalah aturan atau Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002.

Karenanya ia menyatakan bahwa kepastian hukum di dalam UU baru KPK telah didapatkan. Karena, faktor penting bagi peningkatan investasi di Indonesia ialah kepercayaan investor terhadap penindakan hukum korupsi di Indonesia. (Ryo)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load