Sebelum Pindahkan Ibu Kota, Jokowi Diminta Benahi Defisit BPJS Kesehatan

Senin , 30 September 2019 | 14:06
Sebelum Pindahkan Ibu Kota, Jokowi Diminta Benahi Defisit BPJS Kesehatan
Sumber Foto: SH/Satryo Yudhantoko
Pansus menyerahkan laporan pemindahan ibu kota baru ke pimpinan DPR dalam Rapur.

JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait rencana pemindahan ibu kota baru, menyerahkan laporan hasil kajian akhirnya dalam rapat paripurna (Rapur) masa persidangan terakhir untuk jabatan parlemen 2014-2019.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan bahwa laporan Pansus DPR tidak dibacakan dan hanya diserahkan secara tertulis.

"Bahwa Pansus pemindahan ibu kota telah menyelesaikan laporannya. Oleh karena itu menyampaikan laporannya secara tertulis," ungkapnya dalan ruang sidang paripurna, di Gedung Nusantara II DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2019).

Namun sebelum itu, Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin memberikan catatannya terkait rencana pemindahan ibu kota oleh pemerintah.

Katanya, pemindahan ibu kota ke sebagian wilayah Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kertanegara Kalimantan Timur, tidak lebih fundamental ketimbang memperbaiki defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Pemindahan ibu kota negara ini bukan timing yang tepat. Karena masih banyak persoalan lain yang harus ditangani terlebih dahulu. Persoalan kemiskinan pengangguran dan bahkan pemerintah belum bisa menyelesaikan persoalan BPJS yang lebih fundamental," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia meminta pemerintah mempertimbangkan lebih matang rencana pemindahan ibu kota itu. "Karena itu pemerintah harus memikirkan secara dingin soal pemindahan ibu kota. Bukan saya tidak setuju, tapi kita harus memikirkannya lebih tepat," dia menambahkan.

Dalam kesempatan yang sama, Bambang Soesatyo menanggapi pernyataan Didi tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pemindahan ibu kota masih lama direalisasikan. Karenanya, ia pun berharap agar persoalan BPJS bisa diselesaikan terlebih dahulu.

"DPR periode 2019-2024 akan tetap berkomitmen mengawal rencana pemindahan ibu kota ini. Dan kita juga berharap perjuangan kita diteruskan oleh periode akan datang untuk pemerintah, yakni tidak menaikan iuran BPJS nya," pungkas pria yang akrab disapa Bamsoet itu. (Ryo)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load