Pembangunan Infrastruktur Dikritik Tidak Ada Skala Prioritas

Kamis , 12 April 2018 | 15:31
Pembangunan Infrastruktur Dikritik Tidak Ada Skala Prioritas
Sumber Foto Tribunnews.com
Bambang Haryo Sukartono

JAKARTA--Anggaran pembangunan infrastruktur yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp300 trilyun sampai Rp400 triliun pertahun seharusnya bisa memacu ekonomi tumbuh tinggi. Pada pemerintahan sebelumnya, dengan anggaran rata-rata yang tidak lebih dari Rp200 triliun, pertumbuhan ekonominya cukup tinggi.

Hal ini, menurut Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono, menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah saat ini tidak memiliki skala prioritas. “Kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi pada era pemerintahan sebelumnya, dengan anggaran infrastruktur yang rendah, tetapi pertumbuhan ekonominya cukup tinggi. Infrastruktur yang dibangun oleh pemerintahan Jokowi tidak ada skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama yang dibutuhkan untuk menumbuhkan ekonomi yang ada di Indonesia,” tandas Bambang di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (12/4/2018).

Bambang menyebut, hal itu bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua yang konon katanya pembangunan infrastruktur di Papua termasuk yang terbesar. “Apakah pertumbuhan ekonomi di Papua meningkat tajam,” katanya seolah bertanya. "Kalau kita lihat di Papua yang kabarnya bidang infrastruktur digeber, tetapi jembatan-jembatan yang dibangun kecil sekali manfaatnya. Pertumbuhan ekonomi di Papua pada tahun 2012 mencapai 14,84 persen, tetapi ketika kita lihat di tahun 2017, pertumbuhan ekonominya hanya 3,7 persen. Ini bukti bahwa ekonomi tidak ditumbuhkan,” ujarnya.

Bambang memaparkan, tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia menduduki peringkat satu di Asia Tenggara. “Tidak ada pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara yang lebih dari 6 persen pada saat ekonomi global sedang buruk diseluruh dunia. Tetapi pada kondisi sekarang ini, Indonesia hanya menduduki posisi ke 7 di Asia Tenggara, dibawah Timor Leste dan Papua Nugini,” tegasnya. (dep/sf)



Sumber Berita:DPR
KOMENTAR

End of content

No more pages to load