Kemendagri Pastikan RUU Perizinan Investasi Tak Pangkas Kewenangan Pemda

Selasa , 17 September 2019 | 16:29
Kemendagri Pastikan RUU Perizinan Investasi Tak Pangkas Kewenangan Pemda
Sumber Foto : SH/Satryo Yudhantoko
Eduard Sigalingging

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan "Omnibus Law" Rancangan Undang-Undang (RUU) Perizinan Investasi yang rencananya bakal direalisasi akhir tahun ini tidak akan memangkas kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda). 

Hal itu disampaikan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah III Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) Kemendagri Eduard Sigalingging, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Dr. Wahidin, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2019). 

Sigalingging menerangkan bahwa semangat RUU Perizinan Investasi itu sejalan dengan semangat Kemendagri yang berkeinginan memperbesar pendapatan negara lewat investasi di daerah. Akan tetapi menurutnya, masih ada aturan perundang-undangan di sejumlah sektor yang masih mengganjal. 

Misalnya saja salah satu daftar yang akan diubah ialah, terkait perbaikan sistem investasi melalui One Single Submission atau OSS. "Tapi itu ternyata tidak bisa maksimal karena ada UU sektor," sebutnya. 

Salah satu contoh rill yang dipaparkan Sigalingging, ialah ketidaksesuaian antara implementasi OSS dengan UU Sektor. Investor, terangnya, seringkali terganjal saat mengurus izin investasi di daerah lantaran Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) perizinan investasi yang dibuat Kementerian/Lembaga terkait tidak sesuai dengan UU sektor tujuan investasi. 

"Selama ini kan ada undang-undang sektor, undang-undang Pemda kan begitu dieksekusi kadang-kadang para pelaku investor itu berhadapan (terganjal) dengan berbagai aturan tadi begitu, yang ada di undang-undang sektor begitu," katanya. 

"Jadi begitu kita disuruh revisi NSPK nya, dibenturkan dengan UU, ini yang melatarbelakangi lahirnya Omnibus Law ini. Di UU Pemda lebih kepada penekanan NSPK, itu yang salah satu kita kendalikan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Sigalingging juga menegaskan bahwa dalam UU Penanaman Modal terdapat kewenangan Pemerintah Daerah yang mengatur soal perizinan investasi lewat Dinas Penanaman Modal Kabupaten/Kota dan atau Provinsi. 

Jika Omnibus Law RUU Perizinan Investasi direalisasikan, kewenangan Pemda bukan berarti dipangkas katanya, melainkan meringkas metode perizinan Investasi agar lebih transparan dan efektif. "Lembaga (Dinas Penanaman Modal) itu tetap eksis. Kewenangannya juga artinya yang nantinya akan di permudah. Kira kira begitu," ungkapnya.

"Bagaimana untuk memberikan kemudahan perizinan yang intinya tanpa menguranngi syarat dan aturan yang dibutuhkan. Contohnya ya masalah izin HO (izin gangguan) yang kita cabut, sehingga pertumbuhan investasi dan UMKM tidak terganggu," imbuhnya. (Ryo)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load