Ekspor Masih Loyo, Darmin: Tunggu Omnimbus Law Investasi

Selasa , 17 September 2019 | 09:12
Ekspor Masih Loyo, Darmin: Tunggu Omnimbus Law Investasi
Sumber Foto : SH/Satryo Yudhantoko
Darmin Nasution

JAKARTA - Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus ini memperlihatkan nilai ekspor Indonesia yang masih loyo selama 10 bulan terkahir ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut pemerintah memiliki strategi menanggulangi hal tersebut. 

Menurutnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perizinan Investasi adalah salah satu cara meningkatkan nilai ekspor Indonesia. Karenanya rancangan aturan itu  sedang digodok pemerintah dengan menggunakan metode "Omnimbus Law" hingga akhir tahun ini.

"Kita sedang menyiapkan perubahan, mungkin perubahan paling besar dalam perizinan. Kita sudah sampaikan pada Presiden Minggu lalu. Tapi karena itu perlu membuat Omnibus Law, kita berharap akhir tahun ini selesai," terangnya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Dr. Wahidin, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2019). 

Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu juga menerangkan bahwa perancangan RUU Perizinan Investasi bukan lah suatu pekerjaan yang mudah. Karenanya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. 

Oleh karena itu, Darmin menegaskan bahwa RUU Investasi akan segera diselesaikan. Sebab targetnya, RUU Perizinan Investasi itu bisa diserahkan ke DPR sebelum pelantikan Pemerintahan periode 2019-2024 yang baru. 

"Karena UU itu pasti lama. Tapi pemerintah merencanakan Omnibus Law (RUU Perizinan Investasi) disampaikan setelah pelantikan pemerintah baru dan DPR baru," imbuhnya. 

Lebih lanjut, Pria yang akrab disapa Opung Darmin ini menyebut perubahan besar perizinan investasi bakal berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekspor. Akan tetapi baru secara umum terkait investasi.

Misalnya saja, terang Darmin, salah satu daftar yang akan diubah ialah terkait perbaikan sistem investasi melalui One Single Submission (OSS). Ia berpandangan kalau di dalam OSS masih ada sejumlah pengaturan izin investasi yang bersifat offline, seperti pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Darmin pun menegaskan bahwa ke depannya proses pengurusan IMB akan dimudahkan tanpa ada satu proses yang menyulitkan persetujuan, termasuk membuat standarisasi IMB yang sesuai dengan aturan main di dalam RUU Perizinan Investasi nantinya. 

"Kalau nanti standarnya sudah ada, enggak perlu rapat banyak-banyak, sudah langsung diteken (ditanda tangani), komit. Kalau dia bilang iya, sudah langsung diberikan (IMB). Tapi nanti kita orientasi bukan memberi izin," pungkasnya.

Sebagai informasi, siang kemarin BPS telah merilis statistik perkembangan ekspor dan impor Indonesia pada Agustus 2019. Hasilnya, tercatat nilai ekspor Indonesia bulan ini sebesar US$ 14,28 miliar. Turun 9,99% secara year-on-year (YoY).

Catatan ini memperpanjang rekor koreksi ekspor selama 10 bulan berturut-turut kebelakang. 

Kepala BPS Suhariyanto menyebutkan penurunan ekspor Indonesia disebabkan koreksi harga sejumlah komoditas andalan. Dia mencontohkan harga batubara anjlok 44 persen secara YoY, minyak sawit mentah (CPO) amblas 19,42 persen secara YoY, dan karet ambrol 6,25 persen secara YoY.

Kata Suhariyanto, kinerja ekspor Indonesia masih belum berubah, alih-alih sangat bergantung kepada harga komoditas. Hal ini lah yang menurutnya membuat ekspor begitu tertekan saat terjadi penurunan harga komoditas di tingkat dunia. (ryo)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load