Lembaga Indonesia-China Dukung Pengembangan Sektor Pajak dan Kepabeanan RI

Rabu , 13 Maret 2019 | 19:30
Lembaga Indonesia-China Dukung Pengembangan Sektor Pajak dan Kepabeanan RI
Sumber Foto SH/Ryo
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) bersama Ketua LIC Sudradjat (kanan).

JAKARTA - Lembaga Kerjasama Ekonomi, Sosial, Budaya Indonesia-China bersama Lembaga Kajian Pajak dan Kepabeaan (LKPK) serta Universitas Tarumanagara, menandatangani nota kesepahaman atau MoU terkait pengembangan ekonomi Indonesia di sektor pajak dan bea cukai (kepabeaan).

Penandatangan nota kesepahaman tersebut turut dihadiri oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, Dirjen Pajak Robert Pakpahan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara serta pejabat tinggi dari lembaga terkait lainnya.

Acara yang dilangsungkan di Auditorium Universitas Tarumanega Kampus 1 itu, juga dibalut dengan Dialog Ekonomi bertajuk "Prospek Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Tahun 2019".

Dalam sambutannya, Lembaga Kerjasama Ekonomi, Sosial, Budaya Indonesia-China (LIC) Sudradjat menerangkan asal muasal terbentuknya lembaga yang kini dipimpinnya itu.

"Lembaga Indonesia China ini adalah lembaga yang dikukuhkan karena jasa jasanya para pedagang yang waktu itu dipimpin oleh Bapak Sukamdani Sahid Gitosardjono. Beliau adalah Ketua Kadin pertama kali," ungkapnya pada Rabu, (13/3/2019).

Saat itu, lanjutnya, Indonesia dan China mengalami kebekuan hubungan diplomatik sejak 1967. Baru kemudian tahun 1985, Sukamdani memberikan penjelasan kepada Presiden Soeharto untuk membangun kembali hubungan diplomatik dengan negeri mandarin tersebut. Tujuannya tidak lain untuk mengembangkan perekonomian Indonesia dengan cara membuka hubungan dagang.

"Bahwa walaupun kita tidak ada hubungan diplomatik dengan China alangkah baiknya kalau perdagangan kita buka. Karena katanya 'Qian' atau uang itu tidak pernah terbatas," ucapnya menirukan perkataan Sukamdani saat itu.

Alhasil, hubungan dagang Indonesia-China disetujui Soeharto dan dimulai pada tahun 1986-1987. Dari situ, hubungan billateral kedua negara perlahan terbangun. "Hubungan diplomatik kita dengan China saat itu akhirnya bisa dicairkan pada tahun 90," kata Sudradjat.

Sejarah tersebut menurut Sudradjat menjadi pembelajaran bagi Indonesia dalam mengembangkan perekonomian negara. Sehingga ia berharap kerjasama yang dilakukan hari ini dapat membuka ruang baru untuk mengembangkan perekonomian Indonesia lewat pendidikan pajak dan kepabeaan. "Indonesia tetap terus melanjutkan pembangunannya dan terus bisa makin maju dan bisa bersaing ditengah-tengah kompetisi global yang luar biasa," tambahnya.

Selain itu, Ketua Lembaga Kajian Pajak dan Kepabean Susy Suryani mengaku senang dengan penandatanganan Mou yang dilakukan bersama Universitas Tarumanagara. Sebab menurutnya, kerjasama tersebut dapat menjadi solusi dari berbagai permasalah perpajakan dan kepabeaan yang selama ini terjadi diberbagai sektor perekonomian.

"Upayanya dibidang ini adalah melakukan kajian dan berkomunikasi dengan otoritas terkait. Sehingga kegiatan hari ini sebagai wujud kesiapan awal dari LPKP bekerjasama dengan lembaga Indonesia Tiongkok dan Universitas Tarumanagara tentang forum kajian perpajakan dan kepabean," paparnya.

Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara,  Gunardi juga menyambut baik kerjasama yang diinisiasi LIC. Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan perkembangan yang dialami Universitas Tarumanagara saat ini. "Mungkin pada kesempatan ini Bapak Dirjen bisa memberikan bimbingan, terutama kepada anggota asosiasi badan penyelenggara perguruan tinggi yayasan terkait pajak dan kepabeaan," harapnya. (Ryo)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load