Perizinan Hambat Investasi Dicabut

Selasa , 06 Maret 2018 | 07:45
Perizinan Hambat Investasi Dicabut
Ilustrasi minyak dan gas lepas pantai.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan kembali melakukan penataan puluhan regulasi dan perizinan yang dinilai tumpang tindih sehingga sudah tidak relevan lagi serta menghambat investasi.

Sejauh ini, sebanyak 90 regulasi dan 96 sertifikasi/rekomendasi/perizinan di sektor ESDM dicabut. Regulasi dan perizinan tersebut tersebar pada subsektor minyak dan gas bumi (migas), mineral dan batubara (minerba), ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) juga regulasi pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas).

"Regulasi yang dicabut atau direvisi totalnya adalah 90 dan sedangkan sertifikasi/rekomendasi/perizinan sebanyak 96. Jadi, totalnya ada 186," ujar Menteri ESDM Ignasius Jonan berdasarkan informasi yang diterima di Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Menteri Jonan melanjutkan penyederhanaan perizinan merupakan amanat Presiden Joko Widodo agar menumbuhkan daya saing ekonomi buat dunia usaha."Sesuai arahan Presiden bahwa kita harus 'business friendly, investment friendly'. Tujuannya supaya kita dapat menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi akan tetap bisa meningkat," katanya.

Dari total 90 regulasi yang telah disederhanakan, rinciannya adalah sebagai berikut. Sebanyak 18 regulasi dari migas, 20 regulasi ketenagalistrikan, 32 pada minerba, lima regulasi EBTKE, 12 aturan pelaksanaan pada SKK Migas dan 3 regulasi pada BPH Migas. Sementara dari 96 sertifikasi/rekomendasi/perizinan yang dicabut adalah 23 datang dari migas, 64 dari minerba dan sembilan dari EBTKE.

Beberapa contoh konkret perizinan di bidang migas yang dihapus antara lain Rekomendasi Tenaga Kerja Asing (izin mempergunakan tenaga kerja asing/IMTA dan rencana penggunaan tenaga kerja asing/RPTKA), Surat keterangan penyalur BBM, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) perusahaan penunjang migas, persetujuan design dan persetujuan penggunaan peralatan migas.

Sumber: antaranews.com

Foto: shutterstock.com 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load