Polri Pre-emtif dan Preventif untuk Tindak Pidana Migas

Jumat , 30 November 2018 | 21:10
Polri Pre-emtif dan Preventif untuk Tindak Pidana Migas
Sumber Foto satryo yudhantoko
Kombes Budiarto

PALEMBANG - Bareskrim Polri akan melakukan tindakan pre-emtif dan preventif dalam penuntasan tindak pidana di sektor usaha minyak dan gas. Usaha itu merupakan bagian dari penandatanganan nota kesepahaman Polri dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

"Polri akan memaksimalkan kegiatan pre-emtif dan preventif. Itu semuanya kita laksanakan. Karena ini masih tatarannya dalam nota kesepahaman," kata Kabag Kerma Robinopsnal Bareskrim Polri Kombes Budiarto dalam acara "Sosialisasi Pengawasan dan Penanganan Kegiatan Usaha Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa" di Hotel Arya Duta, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (30/11/2018).

Nantinya, dalam implementasi kegiatan pre-emtif, Bareskrim Polri membantu BPH Migas untuk mengetahui potensi daerah yang rawan dipasangkan pipa-pipa retribusi maupun distribusi gas. "Nanti tim intelejen kami yang akan membantu BPH Migas mengenai upaya-upaya sharing data awal dalam upaya mengetahui kerawanan dari jalur-jalur yang akan dipasang oleh pebisnis dan BPH Migas," katanya.

Kemudian dari segi kegiatan preventif, Budiarto mengungkapkan, pihaknya akan mengaktifkan fungsi Bahakam untuk berkoordinasi dengan BPH Migas. "Pengamanan juga akan melihat ke sana, yang diemban oleh fungsi Bahakam juga mengkonfigurasikan dengan tindakan pengaturan penjagaan pengawasan dan patroli. Ini dilaksanakan oleh teman-teman kami yang berpakaian uniform. Tentu ini bekerjasama dengan pihak sekuritor BPH. Jadi implementasinya seperti itu," tambahnya.

Sedangkan, Ketua Komite BPH Migas Ahmad Rizal menyampaikan bahwa inti dari rencana kerjasamanya dengan Polri adalah untuk menindak oknum yang melanggar undang-undang migas dan terusannya.

"Potensi pelanggaran usaha hilir minyak dan gas bumi ini pertama yang mejadi inti kerjasama ini. Ada badan usaha yang melakukan kegiatan pengakutan dan niaga. Jadi baik itu ada atau tidaknya izin pengangkutan, tetap diawasi. Dan niaganya, jual beli dan harganya itupun juga diawasi nanti," katanya.(ryo)

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load