Awasi Pipa Gas Ilegal, BPH Gandeng Polri

Jumat , 30 November 2018 | 20:40
Awasi Pipa Gas Ilegal, BPH Gandeng Polri
Sumber Foto satryo yudhantoko
Ketua Komite BPH Migas Ahmad Rizal dalam acara sosialisasi pengawasan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga gas bumi di Palembang.

PALEMBANG - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan sosialisasi kerjasama dengan Polri terkait pengawasan dan penanganan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa. Pasalnya, BPH Migas mencegah terjadinya kecurangan dari oknum bisnis yang melakukan pemasangan pipa gas secara ilegal.

"Peraturan BPH Migas nomor 19 tahun 2010, pengawasannya adalah pemegang hak khusus. Hak khusus ini diberikan kepada badan usaha. kalau belum ada hak khusus tentu mereka tidak bisa melakukan kegiatan," ujar Ketua Komite BPH Migas Ahmad Rizal dalam acara "Sosialisasi Pengawasan dan Penanganan Kegiatan Usaha Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa" di Hotel Arya Duta, Kota Palembang, Jumat (30/11/2018).

Menurutnya, gas bumi masih memegang peranan penting sebagai sumber energi di kawasan ASEAN, terutama Indonesia. Sebab, berdasarkan Data Asean Centre for Enegry, porsi Gas Bumi dalam Bauran Energi di Kawasan ASEAN berada pada kisaran angka 24 persen. Sedangkan dalam pemanfatannya sepanjang tahun 2017, Indonesia menggunakan gas bumi sekitar 58,59 persen.

Karena itulah kemudian, Rizal menilai penting kerjasama dengan Polri yaitu untuk menerapkan peraturan BPH Nomor 15 Tahun 2008 tentang sanksi bagi badan usaha yang memasang pipa gas secara ilegal.

"Di situ dari teguran secara tertulis sampai dengan pencabutan hak khusus. Kemudian apabila ada kerugian bagi negara, maka sangsinya adalah menjadi beban dari badan usaha. Itu intinya. Bagaimana pengawasan minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa diatur," katanya.

Selain itu, Rizal juga meminta bantuan Polri terkait penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2004 tentang pengawasan pengangkutan gas melalui pipa dan pemanfaatan bersama atas aset pengangkutan. Kemudian, Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2008 tentang pengawasan tarif pengakutannya, pemanfaatan fasilitas dan voleme gas bumi yang diangkut dan diniagakan.

"Ini kan ada jumlah volume. Kita harus fair, artinya badan usaha laporannya terhadap jumlah volume yang dijualnya dan disalurkan harus komplai, karena menyangkut iuran yang dibayarkan di negara," bebernya.

Sedangkan mewakili Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Ajun Komisaris Besar Dede Yudy Ferdiansyah menyatakan, terdapat empat kriteria yang di kelompokannya terkait kejahatan di Industri Migas. Salah satunya adalah pemasangan pipa gas tanpa izin (ilegal).

"Nah ini disampaikan oleh nara sumber utama, perlu ada koordinasi. Dimana, titik pemasangan pipa yang sudah resmi, yang sudah ada izin, tolong disampaikan ke kita. Jadi Polri di sini menekan kerugian negara, disini kita melakukan penindakan secara terus menerus maupun terstruktur dengan melaksanakan operasi," dia menambahkan.(ryo)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load