Menhub Rombak Pejabat Ditjen Perhubungan Udara

Senin , 12 November 2018 | 15:00
Menhub Rombak Pejabat Ditjen Perhubungan Udara
Sumber Foto Dok/Ist
Pesawat Lion Air

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) udi Karya Sumadi merombak susunan pejabat di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Salah satunya melengserkan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Hubungan Udara Kementerian Perhubungan Mohamad Pramintohadi Sukarno.

Kantor Berita Antara melaporkan, Menteri Budi Karya melantik Polana Banguningsih Pramesti sebagai pejabat tetap Dirjen Hubungan Udara, Senin (12/11/2018).

Praminto yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Ditjen Perhubungan Udara dan Plt Dirjen Perhubungan Udara ditempatkan sebagai Direktur Bandar Udara.

Sementara itu, kursi Sekretaris Jenderal Perhubungan Udara baru dijabat oleh Nur Isnin Istiartono dan Direktur Keamanan Penerbangan dijabat oleh Dadun Kohar."Pak Agus yang sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Hubud seharusnya pensiun, tetapi dikaryakan lagi menjadi widyaiswara (PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional yang berwenang untuk mendidik)," ujar sebuah sumber.

Tahun ini, industri perhubungan udara diuji dengan peristiwa jatuhnya Pesawat Lion Air JT 610 di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat, hingga menewaskan sebanyak 189 orang di dalamnya."Benar, sudah tadi pagi (dilantik)," ucap Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhub Sugihardjo.

Sebelumnya, Pesawat Lion Air JT600 dengan rute Jakarta-Jambi juga mengalami dekompresi kabin atau tekanan udara berkurang saat sedang mengudara pada April lalu. Akibatnya, pesawat mendarat darurat di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang.

Pengamat penerbangan Alvin Lie mengatakan insiden-insiden tersebut menunjukkan adanya kelemahan pada sistem manajemen dalam tubuh Lion Air. Untuk itu, ia menilai pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan perlu melakukan audit menyeluruh atas Lion Air.

Menurutnya, Kementerian Perhubungan memiliki diskresi untuk melakukan audit sebuah maskapai penerbangan. Diskresi merupakan keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas atau stagnasi pemerintahan.

KOMENTAR

End of content

No more pages to load