Pengamat Ingatkan LRT Jabodebek Jangan Ulangi Kesalahan di Palembang

Rabu , 09 Juni 2021 | 19:46
Pengamat Ingatkan LRT Jabodebek Jangan Ulangi Kesalahan di Palembang
Sumber Foto: Istimewa
Djoko Setijowarno

JAKARTA - Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengingatkan agar pemerintah jangan sampai mengulangi kesalahan pembangunan kereta api ringan atau light rail transit (LRT) di Palembang, Sumatera Selatan yang minim masa uji cobanya.

"Jangan diabaikan akses ke setiap stasiun yang belum selesai dibangun, dan harus segera membangun akses jaringan jalan menuju ke setiap stasiun yang berada di luar kota Jakarta," kata Djoko dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (9/6/2021).

Djoko mengatakan selanjutnya juga diperlukan penyediaan angkutan penghubung antara kawasan pemukiman ke stasiun terdekat. Menurut dia, pada tahun 2020, PT KAI sudah melakukan kajian-kajian tersebut.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu menyebutkan potensi alih moda kendaraan pribadi ke LRT Jabodebek adalah sebanyak 81 persen. Alasannya waktu tempuh yang lebih singkat dan biaya perjalanan yang jauh lebih murah dibandingkan tol.

Kemudian, potensi alih moda kendaraan umum ke LRT Jabodebek sebanyak 74 persen, dengan alasan waktu tempuh yang lebih singkat dan tempat kegiatan yang dekat dengan stasiun LRT.

"Inilah pentingnya ketersediaan jaringan transportasi umum dan integrasi moda di sepanjang koridor LRT Jabodebek," ujarnya.

Djoko menambahkan variabel aksesibilitas yang menjadi prioritas pengguna LRT Jabodebek antara lain kemudahan angkutan umum menuju stasiun LRT dan sebaliknya. Kemudian dekat pusat kegiatan komersial atau perkantoran, tersedia fasilitas parkir, dekat permukiman, dekat jalan utama, akses jalan masuk stasiun lebar, dan feeder dari stasiun LRT yaitu bus, angkot, angkutan daring, dan Bus Transjakarta.

"Bagi warga Bogor dapat menggunakan LRT Jabodebek setelah disediakan transportasi umum yang menghubungkan Terminal Baranangsiang ke Stasiun Harjamukti. Tetapi sayangnya tahun ini belum dapat dilakukan karena terganjal dengan penolakan Pemkab Bogor terhadap program BTS yang diselenggarakan BPTJ. Ini yang perlu dicermati," pungkasnya. (E-3)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load