44 Peraturan Pelaksanaan Siap, Omnibus Law Diterapkan Februari 2021

Rabu , 02 Desember 2020 | 09:56
44 Peraturan Pelaksanaan Siap, Omnibus Law Diterapkan Februari 2021
Sumber Foto: DSLA Law Firm.
Ilustrasi.

JAKARTA - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Undangundang Cipta Kerja atau yang juga dikenal sebagai Omnibus Law sudah dalam tahap finalisasi untuk penerapannya pada Februari tahun 2021. Puluhan aturan turunan (peraturan pelaksanaan) dari Undang-undang tersebut tengah dirampungkan.

Menurut Luhut Panjaitan, sejauh ini pemerintah telah menyelesaikan identifikasi 44 aturan turunan UU Cipta Kerja dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres). "Pemerintah masih terus melakukan identifikasi terhadap aturan turunan lainnya agar bisa diimplementasikan sesuai target", katanya saat menyampaikan sambutan pada Tri Hita Karana Forum Dialogue Cloud Event Indonesia "Omnibus Law for a Better Business Better World" Senin petang (30/11/2020), Tri Hita Karana Forum Partners Dialogue merupakan bagian dari kegiatan Yayasan Upaya Indonesia Damai (United in Diversity).

WhatsApp Image 2020-12-02 at 2.31.46 PM

Gambar 1: Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam Forum Tri Hita Karana: "Omnibus Law Merupakan Terobosan Untuk Bisnis Indonesia yang Lebih Baik".

 

John Denton, Sekretaris Jenderal International Chamber of Commerce, yang menjadi co-host  forum ini, menyambutnya dengan mengatakan kita bisa mendengar langsung komitmen pemerintah Indonesia membangun ketahanan sektor swasta di tengah pandemi Covid 19.

Forum itu juga diikuti oleh Wakil Ketua MPR Lestari Murdiyat, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro serta pejabat pejabat tinggi pemerintahan. Mereka berdialog aktif dengan para peserta yang mewakili berbagai perusahaan multi-nasional, perwakilan Bank Dunia, dutabesar, lembaga keuangan, dan badan konservasi internasional, serta anggota APINDO dan Kadin. 

AMDAL Tetap Berlaku

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam kesempatan itu mengulangi penekanannya tentang masih berlakunya AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan). Ia mengatakan, Omnibus Law justru menggabungkan pengurusan izin AMDAL dengan pengurusan perizinan berusaha. Ini akan mempermudah pemerintah untuk mencabut perizinan berusaha bagi perusak lingkungan dengan pencabutan keduanya sekaligus. "Omnibus Law memberlakukan sanksi pidana sebagai upaya terakhir, sanksi administratif akan didahulukan. Sanksi pidana (juga) berlaku."

WhatsApp Image 2020-12-02 at 2.39.01 PM

Gambar 2: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dalam Forum Tri Hita Karana: "Omnibus Law Merupakan Terobosan Untuk Bisnis Indonesia yang Lebih Baik".

 

"Pemerintah pusat juga akan memberlakukan metode standar untuk mengevaluasi AMDAL yang akan menggantikan versi standar yang berbeda yang saat ini digunakan oleh pemerintah daerah. Evaluasi standar dan fleksibilitas dalam membentuk tim penilai harus lebih cepat dan dengan kualitas hasil yang lebih baik," ucapnya, seraya menambahkan."Kami akan menyambut Anda di Indonesia dengan semangat ekonomi yang ramah lingkungan."

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi penting untuk memecahkan persoalan pengangguran di Indonesia. Ia merujuk data Badan Pusat Statistik per Agustus 2020 tentang pengangguran yang mencapai 9,7 juta orang. Angka ini masih terus bertambah dengan 2 juta hingga 2,5 juta angkatan kerja baru setiap tahunnya. “Semakin banyak investasi yang ditanamkan, maka semakin banyak pula peluang kerja yang terbuka. Oleh sebab itu diharapkan investasi yang masuk adalah investasi yang mampu menyerap banyak tenaga kerja yang belum bekerja,” katanya.

Ida Fauziyah mengaitkan undang-undang itu dengan pekerja/buruh yang saat ini sedang bekerja, adanya perubahan bentuk-bentuk pekerjaan yang baru dan perkembangan tuntutan dunia kerja yang lebih fleksibel dan diimbangi perlindungan yang lebih baik bagi pekerja/buruh. Upaya perlindungan pun dilakukan untuk mengatur ketentuan alih daya (outsourcing), perlindungan sistem pengupahan bagi pekerja, serta pekerja/buruh yang mengalami PHK.

Reformasi Struktural

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan ide dari Omnibus Law adalah reformasi struktural. Kebijakan ini akan menyederhanakan permasalahan dalam 12 klaster mulai dari tata ruang, kehutanan, bahkan izin untuk perdagangan.

Selama ini, terlalu banyaknya lisensi dan izin yang ada membuat usaha kecil dan menengah tercekik. Padahal di Indonesia 99% bisnis terdiri dari bisnis kecil dan menengah sementara kurang dari 1% merupakan perusahaan besar. Semua isu ini akan dirangkum dalam satu kebijakan komprehensif yang juga memperbaiki 79 undang-undang yang sebelumnya. Omnibus Law akan membuat undang-undang ini lebih tersinkronisasi, simpel. Menjadikan undangundang ini tidak bertentangan antara satu dan lainnya.

 

WhatsApp Image 2020-12-02 at 2.33.02 PM

Gambar 3: Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dalam Forum Tri Hita Karana: "Omnibus Law Merupakan Terobosan Untuk Bisnis Indonesia yang Lebih Baik".

 

Direktur Perpajakan Internasional di Direktorat Jenderal Pajak John Hutagaol menjelaskan Omnibus Law memberikan serangkaian insentif dan penghilangan pajak untuk mendorong investor Indonesia membawa hasil investasinya kembali ke dalam negeri. Selain itu, ekspatriat dengan kualifikasi tertentu juga bisa mendapatkan pembebasan pajak dan mendorong mereka tinggal lebih lama di Indonesia. Walaupun begitu, hingga saat ini klasifikasi ekspatriat ini masih dalam pembahasan.

Dalam event virtual ini, digelar pula diskusi yang dibagi dalam 4 klaster dengan tema: lingkungan dan tata ruang, penciptaan lapangan kerja, iklim investasi, dan perpajakan. Aktif berdiskusi dan membagi pendangannya dalam forum, kalangan asing seperti Lord Nicholas Stern dari Grantham Research Institute on Climate Change and Environment, London School of Economics/NCE; Jorge Moreira da Silva, Director, DCD OECD; Satu Kahkonen, Country Director Indonesia and Timor Leste, World Bank; Richard Jeo, Senior Vice President Asia, Conservation International. (E-4)



Sumber Berita: UID.
KOMENTAR

End of content

No more pages to load